Prabowo Tegaskan Komitmen pada Jalur Konstitusional untuk Perubahan Kekuasaan

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap jalur konstitusional dalam menyikapi isu pergantian kekuasaan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026, sebagai respons terhadap seruan aksi massa untuk menjatuhkan pemerintahannya yang sebelumnya disuarakan oleh sejumlah pihak.

Komitmen pada Jalur Hukum dan Demokrasi

Dalam arahannya kepada para menteri, Presiden dengan tegas menolak segala bentuk perubahan kekuasaan di luar mekanisme yang sah. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah memiliki saluran-saluran resmi untuk menangani hal tersebut. Prabowo menyatakan sikap terbukanya terhadap proses pemakzulan, asalkan dilaksanakan sesuai koridor hukum yang melibatkan lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi.

“Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan tidak masalah,” ujarnya.

Mengaca pada Sejarah Transisi Damai

Prabowo lantas mengajak semua pihak untuk belajar dari sejarah panjang bangsa. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tradisi kuat dalam melakukan transisi kepemimpinan secara damai dan tertib, tanpa harus melalui jalan kekerasan. Beberapa contoh periode kepemimpinan nasional di masa lalu disebutkannya sebagai bukti bahwa mekanisme konstitusional selalu bisa diandalkan.

“Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses, tidak melalui kekerasan,” tegasnya lagi.

Peringatan terhadap Ancaman Perpecahan

Lebih jauh, Presiden mengingatkan adanya risiko manipulasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, ambisi dan ego pribadi atau kelompok sering kali justru dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menciptakan perpecahan di dalam negeri. Untuk itu, ia mendorong seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi.

"Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun, ego ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya divide et impera," ungkapnya.

Latar Belakang Pernyataan

Pernyataan Presiden Prabowo ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perbincangan publik yang ramai beberapa hari sebelumnya. Seorang pengamat politik, Saiful Mujani, dalam sebuah forum di Jakarta Timur pada akhir Maret 2026, secara terbuka menyerukan konsolidasi masyarakat sipil dan aksi massa untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Argumennya, jalur formal dinilai sudah tidak efektif mengingat kuatnya dukungan politik pemerintah di parlemen.

“Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Mujani dalam rekaman video yang kemudian menyebar luas.

Dengan demikian, pernyataan di Istana Merdeka tersebut dapat dilihat sebagai penegasan sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga stabilitas dan kedaulatan hukum di tengah dinamika politik yang terjadi.