UU HKPD Ancam TPP Ribuan ASN di Bangka Barat

PARADAPOS.COM - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka Barat menghadapi ancaman hilangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi ini muncul sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total APBD. Pemerintah daerah kini berada dalam situasi sulit, berusaha menyeimbangkan kepatuhan pada aturan baru dengan komitmen terhadap kesejahteraan pegawainya.

Tekanan Fiskal dan Dampaknya pada TPP

Aturan batas belanja pegawai dalam UU HKPD dinilai telah mempersempit ruang gerak fiskal pemerintah daerah secara signifikan. Untuk Kabupaten Bangka Barat, konsekuensinya sangat nyata: alokasi anggaran untuk TPP—komponen pendapatan yang vital bagi banyak ASN—menjadi terancam. Sekretaris Daerah setempat, Markus, mengakui bahwa porsi belanja pegawai di wilayahnya saat ini telah melampaui batas 30 persen yang ditetapkan, sebuah situasi yang menurutnya juga dialami hampir seluruh daerah di Provinsi Bangka Belitung.

“Jika aturan ini tetap dijalankan, yang kami khawatirkan adalah TPP ASN. Ada kemungkinan pegawai tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan tersebut,” ungkap Markus.

Kekhawatiran yang Meluas ke PPPK

Ancaman tidak hanya berhenti pada TPP bagi ASN. Pemerintah daerah juga sedang berjuang untuk menjaga keberlanjutan kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Banyak dari PPPK ini merupakan mantan tenaga honorer yang telah mengabdi lama sebelum diangkat secara resmi, sehingga nasib mereka turut menjadi perhatian utama di tengah tekanan anggaran ini.

“Kami juga harus memikirkan nasib PPPK, karena mereka sebelumnya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Jangan sampai kebijakan ini justru berdampak pada keberlanjutan kerja mereka,” tegas Sekda Markus.

Upaya dan Harapan dari Daerah

Di balik situasi yang serba sulit, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus mengkaji berbagai opsi penyesuaian anggaran. Tujuannya jelas: menemukan titik keseimbangan yang memungkinkan kepatuhan terhadap regulasi pusat tanpa mengorbankan hak-hak dasar pegawai. Namun, jalan keluarnya diakui tidak mudah dan memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Sebagai harapan, pemerintah daerah berupaya menyuarakan aspirasinya ke tingkat pusat. Mereka mendorong adanya pertimbangan untuk memberikan ruang penyesuaian, agar dampak terhadap kesejahteraan ribuan pegawai tidak terjadi secara tiba-tiba dan signifikan.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penundaan implementasi UU HKPD ini, agar daerah memiliki ruang penyesuaian dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan ASN,” pungkas Markus.