PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Forum KEADILAN TV pada Jumat, 24 April 2026, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menyoroti ketimpangan anggaran yang dinilai sangat timpang. Ia menyebutkan bahwa dari total dana triliunan rupiah yang digelontorkan untuk program unggulan tersebut, serapan untuk bahan pangan hanya mencapai Rp34 miliar. Sisanya, menurutnya, habis untuk pos-pos pengeluaran lain seperti pengadaan kendaraan, seragam, dan wadah makanan.
Anggaran Makan Minim, Pos Lain Membengkak
Mahfud dengan nada tegas membeberkan data yang baru diterimanya. “Tadi saya baru dapat, uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 Miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros,” ujarnya.
Ia menilai ketidakefektifan ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Alokasi dana terbesar justru tersebar ke berbagai pos yang dianggapnya tidak krusial, seperti biaya operasional dan perlengkapan yang urgensinya patut dipertanyakan. “Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” tegas Mahfud.
Kritik dan Harapan Perbaikan dari Pusat
Mahfud menekankan bahwa kritik terhadap program MBG seharusnya dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto dengan langkah perbaikan yang konkret, bukan sekadar narasi. Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan realitas di daerah, termasuk dugaan kasus keracunan massal dan distribusi yang tidak tepat sasaran.
Ia mempertanyakan klaim pembelian 19.000 ekor sapi untuk program tersebut. “Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat,” katanya, menggambarkan kesenjangan antara data dan fakta di lapangan.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi informasi bahwa Presiden mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun, ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.
Fenomena Hedonisme dan Dampak Positif MBG
Lebih jauh, Mahfud menyoroti fenomena hedonisme di kalangan pejabat daerah yang dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Ia menyebut praktik pemborosan anggaran sebagai “brutal” dan berpotensi menjadi budaya yang menular dari pusat ke daerah.
Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa program MBG tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin. Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama. “Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya. Ia berharap pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Nasib Dokumen Reformasi Polri di Istana
Selain isu MBG, Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini ‘tertahan’ di Istana. Meskipun dokumen setebal delapan buku dan sepuluh dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut.
“Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem ‘titip-titipan’ dalam rekrutmen Akpol. “Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik,” pungkasnya.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Lima Anggota Satu Keluarga Tewas dalam Pembantaian di Barito Utara, Diduga Dipicu Sengketa Lahan
Roy Suryo Kembali Temukan Kejanggalan pada Barang Bukti Ijazah Jokowi, Soroti Tulisan di Emboss dan Watermark
Ahli Digital Forensik Pelapor Buku Gibran End Game ke Polda Metro Jaya
Mantan Anggota Satresnarkoba Semarang Robig Zaenudin Positif Narkoba di Lapas, Dipindahkan ke Nusakambangan