KSAD Maruli Pertanyakan Sumber Dana Film ‘Pesta Babi’ yang Soroti Proyek Food Estate

PARADAPOS.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, melontarkan pertanyaan kritis terkait sumber pendanaan film dokumenter kontroversial berjudul "Pesta Babi". Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026). Film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini tengah menjadi sorotan lantaran mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada masyarakat adat, hingga memicu aksi pembubaran saat pemutaran nonton bareng (nobar) oleh warga.

Pertanyaan Soal Sumber Dana Produksi Film

Di sela-sela agenda rapat, Maruli secara spesifik menyoroti aspek logistik produksi film tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah film dengan jangkauan liputan yang luas bisa diproduksi tanpa dukungan finansial yang memadai. Menurutnya, hal itu patut diusut lebih lanjut.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Itu coba-coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduit lah," kata Maruli di hadapan awak media.

Suasana di lobi gedung parlemen sempat riuh ketika para wartawan mencoba menggali lebih dalam pernyataan tersebut. Saat ditanya apakah ada indikasi pihak tertentu yang sengaja mendanai produksi film "Pesta Babi", Maruli menjawab dengan nada berseloroh. "Anda yang bilang, 'Emang ada yang mendanai' loh, bukan saya," tutur dia sambil tersenyum.

Meski demikian, Jenderal bintang tiga itu tidak memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang mungkin mendanai film tersebut. Ia hanya tertawa dan langsung meninggalkan kerumunan wartawan menuju ruang rapat.

Pembubaran Nobar dan Narasi Food Estate

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Maruli juga menegaskan bahwa pembubaran acara nonton bareng film "Pesta Babi" merupakan permintaan resmi dari pemerintah daerah setempat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil bukan atas inisiatif TNI semata, melainkan berdasarkan koordinasi dengan pemda.

Film dokumenter itu sendiri memuat narasi tentang keterlibatan TNI dalam mengamankan dan membantu proyek food estate yang tengah digarap di Papua Barat. Menanggapi hal itu, Maruli menekankan bahwa program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

"Ya orang mempunyai pendapat ya silakan aja, tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara," kata Maruli kepada wartawan.

Ia pun menambahkan, "Silakan tanya ke yang punya program, kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti." Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa TNI hanya menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah tanpa ada motif tersembunyi di balik proyek strategis nasional tersebut.