Mantan Ketua KPU Arief Budiman: Kecurangan Suara di Pemilu Mudah Dibaca

PARADAPOS.COM  – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan membaca kecurangan pemilu sebetulnya bisa dilakukan dengan

mudah.

Indikasi kecurangan itu bisa dilihat apabila sistem pemilu pasca pencoblosan

dijalankan dengan baik

Arief memberi contoh kasus yang patut dicurigai semisal KPU daerah lambat

mengupload data C.Hasil ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Kecurigaan itu seharusnya bisa langsung terbaca apalagi penghitungan di KPU

daerah mayoritas sudah selesai mengupload form C Hasil.

“Pernah saya punya pengalaman jadi rata-rata dalam suatu waktu daerah lain

angkanya sudah 60 persen sampai 70 persen. Ini satu kabupaten 5 persen saja

belum masuk,” ungkap Arief dalam podcast bertajuk Utak-Atik Perolehan Suara

Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kantor Tribun Network,

Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Kala itu, Arief langsung mengirim tim untuk mengecek problemnya.

Sekali waktu, dia pun pernah langsung menyambangi KPU daerah agar data segera

diupload.

“Begitu saya datang benar ternyata dokumen teronggok di pojokan ruangan belum

diupload. Saya perintahkan upload sekarang, mereka langsung bekerja,” tuturnya.

Masalah dari keterlambatan itu disebabkan beberapa faktor bisa karena akibat

jaringan atau kurangnya kualitas SDM.

“Kita bisa melihat juga mana yang sudah diupayakan tapi belum masuk. Jadi begitu

sudah diupload datanya itu langsung naik persentase rekapitulasi tiga hari selesai,”

tukasnya.

Arief menambahkan C.Hasil sebetulnya menjadi kewajiban dari penyelenggara

pemilu KPPS memberikan kepada saksi.

Apabila partai tidak memiliki saksi maka di tingkat kecamatan saksi partai bisa

meminta.

Hal itu pun diwajibkan kepada KPU untuk memberikan formulir C.Hasil.

Artinya jika semua punya C-hasil dan asumsinya daerah itu terjadi kecurangan,

sebetulnya orang-orang yang punya data sudah tahu.

“Itu problemnya Anda mau bersuara atau nggak. Jangan-jangan Anda bagian dari

persekongkolan” tukasnya.

Berikut Wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra

dengan Arief Budiman:

Mengenai utak-atik suara konon untuk kepentingan partai suara dan kepentingan

caleg tertentu, sebenarnya mengapa dan analisa Anda apa yang membedakan

dengan Pemilu 2024 dari sebelumnya?

Saya merasa bahwa polemiknya terlalu banyak karena ada banyak catatan, banyak

komplain, banyak permintaan publik yang KPU tidak dapat menjelaskan secara baik.

Apalagi peristiwa terakhir polemik Sirekap yang mana ujungnya kemudian justru

hasil rekapitulasi tidak ditampilkan, yang ditampilkan adalah hasil penghitungan

suara di masing-masing TPS. Itu sebetulnya makin membuat banyak pertanyaan.

Saya sendiri sebenarnya melihat mengapa ini mundur lagi.

Mundur sampai 10 tahun atau sampai 15 tahun?

Apa yang kita tampilkan sekarang itu sudah kita tampilkan sekurang-kurangnya 10

tahun yang lalu ketika Pemilu 2014. Kita sebetulnya progresnya sudah naik terus.

Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020. Pemilu 2024 sebenarnya diharapkan

menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan tapi saya merasa kalau terjadi

seperti ini transparansinya malah berkurang.

Padahal salah satu kebijakan yang bisa menjaga tingkat kepercayaan publik

terhadap pemilu adalah transparansi. Ya tentu yang lainnya kualitas

penyelenggaraan, integritas penyelenggaraan.

Saya melihat di tahap-tahap pun transparansinya agak berkurang dibandingkan Pemilu sebelumnya. Nah ini KPU yang bertugas sekarang dia harus bisa menjelaskan secara detail mengapa kebijakan itu diambil.

Apa pentingnya Sirekap itu ditampilkan buat penyelenggara, publik maupun peserta

Pemilu 2024?

Pertama kerjanya Sirekap akan mampu menampilkan data bukan hanya hasil

penghitungan tapi juga rekapitulasi lebih cepat dibandingkan jadwal normal yang

durasinya 35 hari.

Karena itu menyediakan data lebih cepat bagi penyelenggara pemilu sendiri akan bisa mengontrol seluruh pasukannya mulai dari TPS sampai tingkat provinsi. Kalau ada hal yang lambat diinformasikan kita akan tahu dan bisa menduga ada sesuatu yang bermasalah. 

Bagi peserta pemilu dia bisa mengontrol apakah suaranya dicurangi atau tidak, baik

antar partai politik, antar kandidat di internal partai poltiik. Bagi pemilih dia bisa tahu

kemarin kita berkumpul satu warga suaranya ke partai A tapi kok jadinya yang

menang B. Dia bisa juga mempertanyakan hal itu.

Lalu bagi pembuat kebijakan, dia tahu kalau di sebuah daerah selisihnya itu jauh

biasanya konflik akan rendah tapi kalau selisihnya tipis-tipis konflik akan mudah