Prabowo Setelah 100 Hari: Makin Berjarak dengan Jokowi?

Prabowo Setelah 100 Hari: 'Makin Berjarak dengan Jokowi?'

Sehari setelah menganulir kebijakan gas melon bersubsidi, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kalimat itu.

"Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Seratus hari pertama, yah, istilahnya saya sudah berikan peringatan berkali-kali," kata Prabowo dalam pidatonya di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta (05/02).

"Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak."

Setelah acara, Prabowo kembali mengulang dan memperjelas pidatonya ketika ditanya wartawan.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo kepada wartawan. 

"Jadi, kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegasnya.

Pernyataan ini dianggap publik sebagai sinyal untuk Prabowo Subianto merombak kabinet yang saat itu baru 105 hari dipimpinnya.

Karena dilontarkan hanya sesaat setelah kekisruhan gas bersubsidi, dugaan menteri yang terancam dicopot mengarah pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membatalkan keputusan Bahlil terkait pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram.

Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap kelangkaan elpiji di masyarakat.

"Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Sufmi.

Padahal, menurut laporan dan investigasi TEMPO pada Oktober tahun lalu, Bahlil dikenal sebagai salah satu "orang Jokowi", meski hal itu dibantah Bahlil.

"Saya ketua Tim Kampanye Strategis Prabowo-Gibran," kata Bahlil menanggapi tudingan kalau dia masuk kabinet Prabowo karena dekat dengan Jokowi, selain karena dirinya pemimpin Partai Golongan Karya.

Meski demikian, aroma cawe-cawe Jokowi pada kabinet Prabowo setelah 100 hari pertama masih terendus kuat.

Dalam laporannya, "100 Hari Kabinet Prabowo: Satu Kabinet Dua Presiden" yang terbit pada 2 Februari lalu, TEMPO menyebut Jokowi seperti "matahari kedua" dalam kabinet Prabowo.

Di sana disebutkan walaupun sudah tak lagi berkuasa, sejumlah menteri masih rajin mendatangi Jokowi di Solo untuk mendiskusikan banyak hal, mulai dari kasus judi online, IKN, sampai program yang menjadi tanggung jawab Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Bisa jadi di satu sisi Jokowi masih ikut campur tangan dalam pemerintah Prabowo, tapi analisis ini bermaksud memperlihatkan sisi lainnya, bahwa Prabowo Subianto sebenarnya sudah mencoba menjaga jarak dengan Jokowi, bahkan sejak ia mulai memerintah.

"Jarak-jarak" yang diambil Prabowo

Salah satu jarak yang diambil pemerintahan Prabowo dengan Jokowi bisa dilihat dalam kontroversi pagar laut.

Saat publik gaduh dengan keberadaan pagar laut di Kabupaten Banten, menteri-menteri Prabowo kompak menyebut nama Jokowi, dengan menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten terbit pada 2023 atau pada era Jokowi.

“Iya, [diterbitkan pada] 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR/BPN. Saya tidak tahu [soal pembangunan pagar laut],” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Di sisi lain, merujuk pada situs informasi yang dikelola oleh Kementerian ATR, mayoritas lahan yang masuk dalam SHGB dan SHM dikuasai oleh dua perusahaan, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti yang ada di bawah Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bersama dengan Salim Group, Agung Sedayu sedang membangun Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi bersebelahan dengan titik awal pagar laut.

Sementara tak jauh dari sana, Agung Sedayu juga tengah membangun PIK Tropical Coastland.

PIK Tropical Coastland tercatat sebagai proyek strategis nasional (PSN) sejak Maret 2024.

Ketika itu sempat mencuat dugaan Jokowi memberikan status PSN proyek Aguan sebagai balas jasa atas investasinya di ibu kota Nusantara (IKN).

Menurut direktur Citra Institute, Yusak Farhan, sikap kabinet Prabowo soal pagar laut dan SHGB-SHM milik Aguan, yang dianggap bermasalah, merupakan indikasi adanya jarak antara  Prabowo dan Jokowi.