Prabowo Setelah 100 Hari: Makin Berjarak dengan Jokowi?

"Secara politik, sikap Prabowo bisa diterjemahkan sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Jokowi yang lebih pro terhadap oligarki sembilan naga," kata Yusak kepada Alinea.id.

Tetapi mungkin Prabowo Subianto sudah mulai mengambil jarak, jauh sebelum ribut-ribut pagar laut, yakni sejak awal pemerintahannya. 

Jarak ini bisa dilihat dari program prioritas pemerintahan Prabowo 2025 dengan anggaran sebesar Rp121 triliun yang disetujui DPR pada September 2024 .

Di sana, tidak ada satu pun program yang mencerminkan lanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, seperti pembangunan-pembangunan infrastruktur, apalagi Ibu Kota Nusantara.

"Justru kalau kita lihat progrm quick win itu, Prabowo [seolah] mengatakan bahwa selama sepuluh tahun itu pemerintah enggak ngapa-ngapain dan telah gagal," kata akademisi dan peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Dr Sulfikar Amir. 

"Sehingga kita harus mulai dari basic, memperbaiki sekolah, kesehatan, TBC, kasih makan anak, itu kan hal yang fundamental semua yang sudah dilakukan negara lain puluhan tahun yang lalu," tambahnya.

Baru pada akhir Januari 2025 pemerintahan Prabowo mengumumkan komitmen anggaran Rp48,8 triliun untuk IKN sepanjang 2025-2029.

Tapi toh realisasi angka yang jauh lebih kecil dari alokasi anggaran APBN di masa Jokowi belakangan juga diluruskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"IKN kayaknya belum ada [progres] ... kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya enggak ada, [tapi tanya] progres." 

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri.  Itu progresnya," kata Dody Hanggodo saat ditanya wartawan (08/02).

Jarak selanjutnya yang mungkin tak banyak dilihat orang adalah komunikasi Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.

Jika tahun lalu komunikasi antara Prabowo dan Megawati sempat terputus, pada tahun 2025 ini menurut penelusuran TEMPO, keduanya sudah dua kali berkomunikasi secara daring.

"Satu pertemuan digelar lewat aplikasi Zoom selama delapan menit, satu lagi lewat panggilan video dengan telepon seluler milik Mayor Teddy," tulis laporan tersebut.

Sumber ABC yang dekat dengan lingkaran istana dan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi membenarkan upaya Prabowo membuka komunikasi dengan Megawati.

"Prabowo memang mau mendekat ke Mega, [dan] Mega mensyaratkan Prabowo lepas dari Jokowi," katanya.

"Bagi Prabowo, lebih penting Mega daripada Jokowi," tambahnya.

Ia juga membenarkan langkah ini merupakan indikasi Prabowo membuat jarak dengan Jokowi, setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDI-P yang dipimpin Megawati.

Tiga hal ini hanya sebagian dari jarak-jarak lain yang diambil Prabowo untuk setidaknya "menjauh" dari Jokowi.

"Menurut saya Prabowo mencoba menjauh, kemudian mencari cara yang seemingly rational untuk memotong legacy Jokowi," ujar Dr Sulfikar Amir.

Berjarak, tapi tak selalu berarti lebih baik

Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah dan keputusan yang bisa dibaca sebagai upayanya berjarak dari Jokowi, bukan berarti keputusannya itu juga lebih baik.

Soal anggaran untuk IKN versus makan bergizi gratis (MBG), misalnya.

Walau sejumlah pengamat memahami keputusan Prabowo tidak memprioritaskan IKN dan tidak mengalokasikan anggaran yang signifikan dari APBN, tapi keputusan Prabowo bersikukuh pada program MBG sebagai prioritas juga tak lepas dari kritik.

Dr Sulfikar menilai anggaran sebesar Rp71 triliun untuk MBG hingga bulan Juni, terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran program serupa di negara lain.

"Program Midday Meal Scheme di India budgetnya hanya 20 triliun per tahun atau 0,26 persen dari APBN-nya, di Amerika juga begitu, kira-kira hanya 0,26 persen dari APBN ... di Indonesia, anggarannya mencapai hampir 3 persen dari APBN kita." 

"Itu terjadi karena Prabowo punya ambisi menjadikan MBG ini program universal, semua anak dikasih makan padahal belum tentu semuanya butuh karena dari keluarga mampu."

"Kan intinya MBG itu untuk mengurangi ketimpangan gizi, di mana ada sekelompok masyarakat malnutrisi sehingga perlu dibantu ... jadi program universal ini kontradiktif."

Kembali ke soal jaga jarak dan sinyal-sinyal perombakan kabinet yang kita bicarakan di awal analisa ini, maka jarak terjauh Prabowo dari Jokowi, jika analisis ini tak meleset, adalah saat Prabowo merombak kabinetnya dan mengganti para menteri warisan Jokowi.

Tapi kapan dan apakah itu akan terjadi, kita masih harus menanti. ***