Di samping itu, pelanggaran hukum yang semakin marak juga menjadi bukti bahwa dukungan politik yang tinggi tidak menjamin supremasi hukum dan keadilan bagi rakyat.
Hukum seolah menjadi alat untuk membungkam kritik, sementara para pejabat yang berkuasa semakin kebal dari jerat hukum.
Bahkan, secara internasional, kredibilitas Jokowi juga tercoreng dengan laporan dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menempatkannya sebagai sosok terkorup nomor dua di dunia.
Ini menjadi tamparan keras bagi klaim keberhasilan pemerintahannya dan menunjukkan bahwa persepsi internasional terhadap kepemimpinannya tidak sejalan dengan citra yang ingin dibangun di dalam negeri.
Ironi Pernyataan Jokowi
Jokowi berkelakar bahwa saking kuatnya Prabowo, tidak ada yang berani mengkritiknya, dan jika ada masalah, justru dirinya yang disalahkan.
Pernyataan ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menghindari evaluasi atas kesalahan masa lalu.
Padahal, banyak permasalahan yang diwariskan dari era kepemimpinannya masih membebani pemerintahan yang baru, termasuk berbagai kebijakan kontroversial seperti pemindahan ibu kota negara yang menelan anggaran besar tanpa kejelasan manfaat bagi rakyat banyak.
Maka, klaim Jokowi bahwa Prabowo adalah presiden terkuat di dunia hanya karena dukungan politik yang besar adalah klaim yang tidak berdasar.
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan politik yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan dalam memimpin negara.
Justru, semakin kuat kekuasaan tanpa kritik yang sehat, semakin besar risiko penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.
Kesimpulan
Sebagai seorang pemimpin yang pernah berkuasa selama satu dekade, Jokowi seharusnya lebih bijak dalam menilai keberhasilan seorang pemimpin.
Ukuran keberhasilan tidak terletak pada dukungan politik semata, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat.
Jika kita berkaca dari masa kepemimpinan Jokowi sendiri, dukungan yang tinggi bukan jaminan keberhasilan, melainkan bisa menjadi topeng bagi kegagalan yang disembunyikan.
Oleh karena itu, masyarakat harus tetap kritis terhadap setiap klaim keberhasilan yang tidak didukung oleh realitas di lapangan, termasuk dalam menilai pemerintahan Prabowo ke depan. ***
Sumber: FusilatNews
Artikel Terkait
Modus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Mark Up Lahan hingga Jual Beli Tanah Negara
Bobibos Biofuel RON 98 dari Jonggol: Solusi BBM Murah Rp 4 Ribu Setara Pertamax Turbo
ESDM Ingatkan Aturan BBM ke Bobibos: Ekspansi SPBU Harus Penuhi Uji Kelayakan
Rahmah El Yunusiyyah: Pendiri Pesantren Putri Pertama di Asia Tenggara, Kini Pahlawan Nasional