"Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK," cetusnya.
Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.
"Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf," imbuhnya.
Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari "fraud terpimpin" di bawah kendali kekuasaan.
"Danantara bukan hanya kapitalisme terpimpin, juga berpotensi jadi fraud terpimpin," kuncinya.
Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun).
Trik ini dipakai Jokowi: Mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi "Cipta Kerja". pic.twitter.com/3iIqV2nlM4
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Fakta Gadai Mobil Pajero untuk Selamatkan Bilqis dari Suku Anak Dalam
Menteri Keuangan Purbaya Ungkap Modus Pencatutan Harga Impor: Barang Rp 45 Juta Dicatat Cuma Rp100 Ribu
Oknum Brimob Aniaya Mantan Pacar di Binjai: Kronologi & Proses Hukum Terbaru
Wamenag Zainut Tauhid Saadi Minta Gus Elham Hentikan Aksi Cium Anak Perempuan yang Viral