Merekrut Santri Jadi Polisi, Mampukah Poles Citra Institusi Polri?

Ada juga pemerasan oleh mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, terhadap tersangka pembunuhan anak di bawah umur. Beberapa pelaku dipecat secara tidak hormat.

Namun, dalam kasus lain, Polri justru terkesan tidak tegas. Contohnya, kasus polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat, yang diduga terkait bekingan tambang ilegal pada November 2024.

Dalam perkara ini, hanya AKP Dadang Iskandar yang ditetapkan sebagai tersangka penembakan. 

Sementara dugaan keterlibatan mantan Kapolres Solok Selatan, AKBP Arief Mukti, yang disebut menerima miliaran rupiah dari tambang ilegal, tak jelas kelanjutannya.

Direktur Imparsial Ardi Manto menilai, perbaikan Polri hanya bisa terjadi jika ada ketegasan terhadap anggota yang melanggar.

"Pelanggaran harus dihukum tegas, dan prestasi harus diberi penghargaan. Intinya, tidak boleh ada impunitas bagi anggota Polri," tegas Ardi.

Bambang menegaskan, ketidakprofesionalan polisi akan terus berulang jika sanksi yang diberikan tidak tegas. 

Ketegasan bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Kalau pelanggaran hanya diselesaikan lewat sidang etik tanpa proses pidana, itu sama saja seperti memindahkan kotoran dari ruang tamu ke kamar tidur. Selain melanggar prinsip equality before the law, ini hanya bentuk perlindungan terhadap pelaku," ujar Bambang.

Selain sanksi, kepemimpinan di Polri juga perlu diperbaiki. Regulasi dan sistem pengawasan harus diperkuat, tetapi kepemimpinan yang tegas adalah kunci agar sistem berjalan dengan baik.

"Ada sistem manajemen SDM, sistem kontrol, dan pengawasan. Namun yang tak kalah penting adalah leadership. Pemimpin yang kuat harus memastikan semua sistem berjalan dengan benar," kata Bambang.

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri juga berupaya memperbaiki proses seleksi anggota baru.

Dalam keterangannya, Sabtu (8/2), Dedi menyebut rekrutmen santri yang diprioritaskan sejalan dengan prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (Betah).

"Merekrut polisi dari pesantren memiliki keuntungan. Pendidikan karakter di pesantren kuat, sehingga santri diharapkan membawa nilai moral dan etika yang baik," ujarnya.

Sumber: Suara