MUI Akhirnya Dukung Penuh Keputusan Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dasar Dukungan MUI: Prinsip Kemaslahatan Umat

Sikap resmi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026. Anwar menegaskan bahwa dukungan MUI sepenuhnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

"Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak (didukung)?" tegas Anwar Iskandar.

Komitmen Kuat Prabowo untuk Palestina di Dalam Dewan Perdamaian

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen yang kuat dan konkret. Komitmen utama adalah menjadikan keanggotaan Indonesia di BoP sebagai sarana perjuangan nyata bagi rakyat Palestina.

"Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh," jelas Anwar.

Pintu Keluar Terbuka Jika Tidak Ada Maslahat

Poin krusial lainnya yang disampaikan adalah jaminan dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia membuka opsi untuk menarik diri dari keanggotaan BoP jika di kemudian hari ditemukan kebijakan atau arah dewan yang dinilai tidak menguntungkan dan tidak membawa maslahat bagi perjuangan Palestina.

"Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar. Nah itu dia," tegas Ketua Umum MUI tersebut.

MUI Awalnya Kritik, Kini Dukung Setelah Ada Kejelasan

Anwar Iskandar juga mengakui bahwa sebelumnya MUI sempat menyampaikan kritik atas wacana keterlibatan Indonesia di BoP. Namun, kritik tersebut bersifat prinsipil dan konstruktif, tetap berlandaskan pertimbangan maslahat dan mudharat.

"Kita memang mengkritik kalau memang tidak maslahat," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan yang kini diberikan MUI adalah hasil dari dialog dan klarifikasi komitmen yang diperoleh langsung dari Presiden Prabowo.

Dengan dukungan resmi dari lembaga otoritatif keagamaan seperti MUI, langkah politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian Gaza ini mendapatkan legitimasi yang kuat dari perspektif keumatan dan kebangsaan.