Kasus yang melibatkan Kades Kohod Arsin Cs dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) kemungkinan besar berkaitan dengan dugaan kasus pagar laut di Kabupaten Tangeran. Penahanan Kades Kohod dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa Bareskrim telah menemukan bukti awal yang cukup kuat untuk memproses hukum. Namun, desakan untuk menangkap Aguan menunjukkan bahwa ada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Demikian dikatakan aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Menuk Wulandaru dalam pernyataan yang dikutip dari www.suaranasional.com, Selasa (25/2/2025). “Penangkapan Aguan akan menunjukkan bahwa hukum berlaku adil dan tidak pandang bulu. Jika Aguan dibiarkan bebas, hal ini dapat menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum,” paparnya.
Kata Menuk, Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai status Aguan. Bareskrim perlu memberikan penjelasan transparan mengenai perkembangan kasus ini. “Kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau tokoh berpengaruh seringkali dihadapkan pada intervensi politik atau tekanan dari berbagai pihak,” tegasnya.
Penangkapan Aguan akan menunjukkan bahwa hukum berlaku adil dan tidak pandang bulu. Jika Aguan dibiarkan bebas, hal ini dapat menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. “Hukum jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke bawah,” ungkap Menuk.
Selain itu, Menuk mengatakan, masyarakat sekitar pagar laut mungkin telah dirugikan secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, hilangnya akses ke lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum atau rusaknya lingkungan hidup. Penyalahgunaan lahan pagar laut dapat merugikan negara secara finansial, baik melalui hilangnya potensi pendapatan maupun biaya rehabilitasi lingkungan.
“Kasus ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum jika tidak ditangani dengan serius dan transparan,” pungkasnya.
Sumber: suaranasional
Foto: Menuk Wulandari (IST)
Artikel Terkait
Pew Research: 83% Pemilih Kulit Hitam Dukung Demokrat, Trump Dituduh Pasang Hambatan Sistemik untuk Menekan Suara Mereka
Hasto Kristiyanto Kritik APBN: Defisit Transaksi Berjalan dan Keseimbangan Primer Negatif Jadi Alarm Ekonomi
Jokowi Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila karena Belum Terima Undangan Resmi
Istana Akhirnya Buka Suara soal Kritik Dino Patti Djalal: Setiap Perjalanan Luar Negeri Prabowo Punya Azas Manfaat