PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi fiskal Indonesia. Dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026, ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah berada di bawah tekanan serius. Dua indikator utama yang ia soroti adalah defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 serta keseimbangan primer yang negatif—sebuah sinyal peringatan bagi perekonomian nasional.
Kritik Terhadap Demokrasi Ekonomi
Sebelum membahas angka-angka fiskal, Hasto lebih dulu mengajak hadirin merenungkan esensi demokrasi. Ia mempertanyakan apakah demokrasi politik dan ekonomi saat ini sudah benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—sebuah cita-cita yang digaungkan Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.
Menurutnya, jika ditelisik dari perspektif tersebut, Indonesia justru tengah menghadapi persoalan serius di tiga sektor sekaligus: fiskal, moneter, dan ekonomi riil. Suasana di lapangan terasa tegang, para kader partai yang hadir tampak menyimak dengan saksama setiap kata yang diucapkan sang sekretaris jenderal.
Utang Demi Utang dan Pelemahan Rupiah
Hasto kemudian membeberkan data yang menjadi dasar kekhawatirannya. Ia menekankan bahwa defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," katanya dengan nada tegas.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh tren pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini. Menurut Hasto, pelemahan mata uang Indonesia bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan cerminan dari adanya persoalan struktural dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi.
Usulan Rekonsolidasi Fiskal
Di tengah situasi yang ia nilai genting, Hasto menawarkan sebuah gagasan. Ia menilai usulan rekonsolidasi fiskal bertema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas oleh PDIP sangat relevan untuk diterapkan.
Pasalnya, APBN saat ini dinilai masih didominasi oleh pengeluaran yang tidak produktif. Hasto menyebut belanja negara lebih banyak diarahkan untuk meraup simpati publik semata, bukan untuk memperkuat fondasi ekonomi.
"Ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujar Hasto.
Dampak Sosial yang Mengkhawatirkan
Lebih jauh, Hasto menyoroti dampak dari kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.
Semua itu, menurutnya, adalah konsekuensi logis dari tata kelola ekonomi yang lebih mementingkan kepentingan politik jangka pendek daripada kesejahteraan rakyat. Di penghujung pidatonya, ia mengingatkan bahwa tanpa perubahan arah kebijakan yang fundamental, tekanan terhadap perekonomian nasional akan terus berlanjut.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pew Research: 83% Pemilih Kulit Hitam Dukung Demokrat, Trump Dituduh Pasang Hambatan Sistemik untuk Menekan Suara Mereka
Jokowi Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila karena Belum Terima Undangan Resmi
Istana Akhirnya Buka Suara soal Kritik Dino Patti Djalal: Setiap Perjalanan Luar Negeri Prabowo Punya Azas Manfaat
Narapidana High Risk Eks Polisi Ditemukan Tewas di Lapas Palangka Raya, Sempat Diusulkan Pindah ke Nusa Kambangan