PARADAPOS.COM - Sekitar 83% pemilih kulit hitam Amerika tercatat sebagai anggota atau cenderung mendukung Partai Demokrat berdasarkan data Pew Research Center per 1 Juni 2026. Di tengah situasi itu, mantan Presiden Donald Trump disebut mendorong para pejabat Partai Republik untuk memasang hambatan sistemik yang menghalangi warga Afrika-Amerika memberikan suara. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari agenda politik yang sistematis untuk menekan kekuatan politik komunitas kulit hitam, mengubah Partai Republik—yang pernah melahirkan Abraham Lincoln—menjadi entitas yang berseberangan dengan kepentingan kelompok tersebut.
Ancaman terhadap Kursi di Kongres
Ketua Congressional Black Caucus, Yvette Clarke, anggota DPR dari Partai Demokrat asal New York, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya. Akibat penataan ulang distrik yang didominasi Partai Republik, sebanyak 19 dari 59 anggota DPR kulit hitam dari Partai Demokrat kini berada dalam posisi rawan kehilangan kursi pada pemilihan November mendatang.
"Ini bukanlah persaingan politik yang normal. Ini adalah perampasan kekuatan politik terhadap sebuah kelompok ras," ujarnya.
Kemajuan yang Tergerus
Sejarah mencatat, Voting Rights Act pernah menjadi tonggak penting yang menghilangkan berbagai hambatan bagi warga Afrika-Amerika untuk memilih, khususnya di wilayah Selatan. Dampaknya terasa nyata: jumlah pejabat terpilih kulit hitam di tingkat lokal, negara bagian, dan federal meningkat drastis.
Menurut Profesor Hukum Universitas Howard, Sherrilyn Ifill, pada tahun 1970 hanya ada sekitar 1.500 pejabat terpilih kulit hitam di seluruh Amerika. Kini, angkanya melonjak menjadi lebih dari 10.000.
Semakin banyak warga Afrika-Amerika yang menjabat, semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk memahami dan merespons kebutuhan komunitas kulit hitam. Pejabat kulit putih yang terpilih di distrik dengan jumlah pemilih kulit hitam yang signifikan pun sadar bahwa mereka harus mewakili kepentingan konstituennya jika ingin terpilih kembali. Itulah idealnya demokrasi perwakilan bekerja.
Namun, Trump dan kroni-kroninya di Partai Republik disebut tengah menghancurkan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah itu satu per satu. Alih-alih memecah komunitas kulit hitam ke dalam beberapa distrik DPR untuk melemahkan hak suara mereka, seharusnya Partai Republik mengadopsi kebijakan yang justru menarik lebih banyak pemilih kulit hitam. "Mereka memilih jalan lain—jalan yang lebih mudah, lebih gelap, dan lebih anti-demokrasi," jelas Clarke.
Serangan di Berbagai Lini
Serangan terhadap komunitas kulit hitam tidak berhenti pada hak suara. Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi sebagai "diskriminasi ilegal". Langkah itu berhasil mengurangi jumlah program semacam itu secara signifikan.
Ia juga meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang secara drastis melemahkan hak suara warga Afrika-Amerika dan memotong pendanaan untuk program sosial yang menguntungkan banyak orang kulit hitam. Pemecatan sejumlah pejabat federal kulit hitam pun terjadi. Dalam kabinet masa jabatan keduanya yang beranggotakan 24 orang, hanya satu orang kulit hitam yang diangkat.
Data itu sendiri merupakan sebuah deklarasi politik. Angka tersebut cukup untuk menunjukkan betapa besarnya penghinaan pemerintahan ini terhadap representasi kulit hitam.
Retorika yang Menghina
Serangan rasis Trump terhadap warga Afrika-Amerika juga terlihat jelas dalam ujaran-ujarannya. Ia berulang kali menghina orang kulit hitam yang mengkritiknya dengan menyebut mereka "ber-IQ rendah" dan melontarkan hinaan inteligensi lainnya.
Ketika Kamala Harris mencalonkan diri sebagai presiden melawannya pada tahun 2024, Trump menyebutnya "bodoh", "tidak waras mentalnya", "lamban", dan "si tolol". Ia juga mengklaim bahwa imigran kulit hitam berasal dari "negara sampah".
Video Rasis dan Penolakan Maaf
Dalam sebuah unggahan di situs media sosial miliknya, Trump memposting video rasis buatan AI yang menggambarkan satu-satunya presiden kulit hitam Amerika dan ibu negara, Barack dan Michelle Obama, sebagai kera. Membandingkan orang kulit hitam dengan kera merupakan salah satu bentuk retorika rasisme tertua dan paling keji.
Saat dimintai tanggapan, Trump menolak untuk meminta maaf. Ia mengklaim tanpa meyakinkan bahwa dirinya tidak melihat beberapa detik terakhir dari video yang hanya berdurasi 62 detik itu.
Presiden pertama Partai Republik, Abraham Lincoln, memimpin perang saudara yang akhirnya menghapuskan sistem perbudakan yang biadab dan tidak bermoral. Dari Lincoln hingga Trump, dari pembebasan budak hingga perampasan hak suara orang kulit hitam—kemunduran sejarah selama lebih dari satu abad ini sungguh mengerikan. Sebagai seorang presiden yang mencoba mengembalikan Amerika ke era kegelapan rasisme, dan sebagai partai yang mengkhianati tradisi paling luhurnya sendiri, Trump dan Partai Republik yang telah ia ubah akan selamanya terpaku di tiang penghinaan sejarah.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Hasto Kristiyanto Kritik APBN: Defisit Transaksi Berjalan dan Keseimbangan Primer Negatif Jadi Alarm Ekonomi
Jokowi Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila karena Belum Terima Undangan Resmi
Istana Akhirnya Buka Suara soal Kritik Dino Patti Djalal: Setiap Perjalanan Luar Negeri Prabowo Punya Azas Manfaat
Narapidana High Risk Eks Polisi Ditemukan Tewas di Lapas Palangka Raya, Sempat Diusulkan Pindah ke Nusa Kambangan