Salah Kaprah BUMN: Antara Pelayanan Publik dan Bisnis Yang Gagal

Salah Kaprah BUMN: 'Antara Pelayanan Publik dan Bisnis Yang Gagal'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional, menjalankan fungsi ganda sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat. 

Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak BUMN mengalami salah kaprah dalam pengelolaan, sehingga gagal menjalankan fungsi utama mereka. 

Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pertamina adalah contoh nyata bagaimana BUMN kerap terjebak dalam dilema antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik.

Garuda Indonesia: Maskapai Kebanggaan yang Nyaris Bangkrut

Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan bangsa. 

Dengan harga tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan maskapai lain dan operasional di jalur penerbangan gemuk, seharusnya Garuda menikmati keuntungan yang signifikan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: perusahaan ini nyaris bangkrut.

Masalah utama Garuda bukan semata karena kompetisi di industri penerbangan, melainkan akibat tata kelola yang buruk dan keputusan bisnis yang merugikan. 

Dari kasus penyewaan pesawat dengan harga di atas pasar, hingga manajemen yang kerap terjebak dalam praktik korupsi dan nepotisme, Garuda lebih sering dirugikan oleh internalnya sendiri ketimbang oleh persaingan bisnis. 

Alih-alih menjadi maskapai yang efisien dan mampu bersaing, Garuda terus merugi dan bergantung pada suntikan dana dari pemerintah.

PT KAI: Semakin Baik, Namun Melenceng dari Fungsi Publik

PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah contoh BUMN yang mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Pelayanan semakin baik, infrastruktur semakin modern, dan operasionalnya lebih profesional. 

Namun, ada satu hal yang patut dikritisi: harga tiket yang semakin mahal, nyaris menyaingi maskapai penerbangan murah dan lebih mahal dari operator swasta di sektor transportasi darat.

Sebagai BUMN yang seharusnya melayani masyarakat luas, PT KAI semestinya tetap mempertahankan aspek pelayanan publiknya dengan harga yang lebih terjangkau.