Program MBG Tuai Banyak Kritik, Kepala BGN Harus Tanggung Jawab!

Program MBG Tuai Banyak Kritik, Kepala BGN Harus Tanggung Jawab!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, selama ini terkesan ada upaya untuk menutupi permasalahan yang terjadi dalam program tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik setelah ditemukan berbagai permasalahan dalam penyajiannya. Dari buah busuk, ayam mentah, hingga kasus keracunan massal, kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan dalam program ini.

Pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini. 

Ia juga menyoroti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat program MBG.

"BGN adalah pengelola program makan siang bergizi yang harus berkoordinasi dengan BPOM. BPOM memiliki kewenangan dalam mengawasi pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan," ujar Timboel, Jumat (28/2/2025).

Sejumlah temuan mencengangkan terkait program MBG terus bermunculan di berbagai daerah. Di Surabaya, Jawa Timur misalnya, Ombudsman RI menemukan makanan tidak layak konsumsi, seperti buah melon busuk dan sayuran yang sudah tidak segar di SMPN 13 Surabaya.

Sementara di Waingapu, Sumba Timur, NTT, makanan dalam program MBG ditemukan mengandung potongan daging ayam mentah, yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan.

Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, puluhan siswa di tiga SD mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang berisi nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa mengalami mual dan pusing setelah makan.

Di luar masalah penyajian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan adanya pengurangan harga dalam program MBG. Berdasarkan informasi yang diterima, makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 hanya diberikan senilai Rp8.000.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa temuan ini telah disampaikan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana, agar dapat segera ditindaklanjuti. Serta mendapat respon yang baik.

Dadan pun menanggapi hasil temuan KPK tersebut. Menurutnya, KPK belum mendapat informasi jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000. Anak lainnya Rp10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Istana pun buka suara. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Ramadan Bersama Mayora

Memasuki bulan Ramadan, program MBG ikut menyesuaikan dengan menu yang bisa dibawa pulang oleh siswa, seperti kurma, telur rebus, dan biskuit. 

Menariknya, produk Mayora cukup mendominasi pada makanan instan yang disajikan dalam bentuk biskuit.

Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyoroti bila BGN justru melibatkan korporasi besar seperti Mayora, maka perlu dicurigai motif di baliknya.

"Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN," ucap Sebastia saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Ia mengingatkan, selain untuk perbaikan gizi anak sekolah dan ibu hamil, salah satu tujuan Program MBG adalah memberdayakan perekonomian rakyat bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan UMKM.

"Sebab, jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tak bisa bersaing dengan korporasi yang memiliki segala-galanya," jelasnya.