Prabowo Diminta Tuntut Erick Thohir Secara Hukum Soal Dugaan Penyimpangan BUMN

Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada Erick Thohir terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution, mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap tegas terhadap Erick Thohir selaku mantan Menteri BUMN.

Razak menilai pernyataan terbuka Presiden Prabowo dalam Rakornas Kemendagri di Sentul, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026, adalah sinyal kuat berakhirnya era pembiaran dan impunitas di tubuh BUMN.

"Kami mendukung penuh Presiden Prabowo. Pernyataan beliau sangat tegas dan jelas, pimpinan BUMN lama tidak boleh lepas tangan. Ini keberanian politik yang selama ini ditunggu rakyat," tegas Razak dalam keterangan resminya, Selasa, 3 Februari 2026.

Erick Thohir Harus Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan BUMN

Razak menegaskan bahwa Erick Thohir, yang menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode 2019–2025, harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini menyusul pengelolaan aset BUMN yang dinilai terfragmentasi dan diduga membuka celah penyimpangan.

"Erick Thohir memegang kendali penuh saat restrukturisasi dan konsolidasi BUMN dilakukan. Jika kini ditemukan indikasi kerugian negara, maka tidak ada alasan untuk tidak memeriksa dan memprosesnya secara hukum," tutur Razak.

Ia mengibaratkan situasi ini dengan pepatah 'ikan busuk dari kepala', yang menegaskan tanggung jawab utama berada pada pimpinan tertinggi kementerian saat itu.

Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus BUMN

PP Himmah menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan. Hal ini termasuk investigasi atas dugaan penjualan solar nonsubsidi serta kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) pada periode 2018–2023.

"Jika Presiden sudah bicara seterang ini, maka aparat penegak hukum wajib bergerak cepat. Jangan tebang pilih. Siapapun yang terlibat harus diproses," tandas Abdul Razak Nasution.

Desakan ini menandai tekanan publik yang semakin besar untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.