Pemakzulan Gibran Bisa Lebih Mudah

Bahkan setelah begitu harmonisnya hubungan Megawati dan Prabowo, bisa jadi kekuatan pemerintahan di DPR bulat menjadi 100%. Nyaris tak ada lagi partai oposisi.

Tapi perlu diingat, bahwa partai pendukung pemerintahan itu pendukung Prabowo, belum tentu pendukung Gibran. 

Meskipun tak bisa dipisahkan karena mereka dipilih satu paket, tapi faktanya seperti itulah. 

Seperti juga usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu, yang minta untuk dicopot hanya Wapres Gibran, bukannya Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo tetap, hanya Wapres Gibran saja yang dicopot. 

Agak aneh memang, persis agak anehnya orang yang belum cukup usia, tapi tiba-tiba saja bisa mencalonkan diri, setelah sebelumnya dilakukan perubahan aturan secara dramatis. 

Keanehan-keanehan dalam politik kita lama-lama menjadi hal yg biasa saja. Itulah politik kita.

Rasanya PDIP, Partai Demokrat, dan PKS, tak masalah surat dari Forum Purnawirawan TNI itu terus bergulir ke MK. 

Yang agak keberatan mungkin hanya Partai Golkar, PAN, dan Gerindra.

Gerindra mungkin bisa berubah, jika PKB dan NasDem, juga turut serta mempersilakan surat itu mengalir terus sampai ke ujung. 

Maka penentu dari terus atau tidaknya, surat dari Forum Purnawirawan TNI ini adalah PKB dan NasDem.

Dengan segala dinamika dan pengalamannya, PKB akan lebih cenderung untuk meneruskan surat dari Forum Purnawirawan TNI itu. 

NasDem paling mungkin menahan diri karena kedekatan antara Jokowi dan Surya Paloh. 

Kalau Surya Paloh pun memberi restu, maka bukan mustahil surat dari Forum Purnawirawan TNI itu akan terus berlayar sampai ke MK.

Kalau semua orang politik sudah bersepakat, maka apa yang tidak mungkin bisa mungkin, kendati para relawan Jokowi dan Gibran akan mencak-mencak di media sosial, persis saat mencak-mencaknya orang menolak putusan MK yang lalu itu. Sejarah memang kerap mengulangi pola-polanya sendiri.

Prabowo belum bersedia menerima inisiator dari Forum Purnawirawan TNI ini dianggap bentuk dari penolakan terhadap usulan pencopotan Wapres Gibran itu.

Para pendukung Jokowi dan Gibran wanti-wanti mengaitkan bahwa pencopotan Gibran, otomatis juga pencopotan Prabowo. 

Padahal yang dituntut Forum Purnawirawan TNI itu jelas-jelas pencopotan Wapres Gibran saja, tak termasuk Prabowo.

Bisa jadi ini bagian dari pembelaan atau perang opini terhadap pihak-pihak yang menyetujui pencopotan Wapres Gibran, sekaligus bentuk sandera politik juga terhadap Prabowo, bahwa Gibran satu paket yang tak bisa dipisahkan. Jokowi pun mengatakan hal ini.

Entahlah, apa usaha Jokowi mengantisipasi gerakan dari Forum Purnawirawan TNI ini agar tak terus meluas? 

Menghubungi Prabowo-kah? Atau, menghubungi Ketum partai yang bisa dihubungi untuk menggagalkan gerakan ini?

Di kasus ijazahnya, Jokowi masih terlihat power full. Di kasus pencopotan Wapres Gibran ini, belum terlihat jelas, sepower full apa Jokowi bisa menyelesaikannya. ***