Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para jurnalis dan tokoh pendukung di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (2/9/2025) malam.
Dalam kesempatan itu dia menilai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru sehingga berujung demonstrasi 1998 berbeda dengan situasi yang dihadapi pemerintahan saat ini.
Dalam sambutannya, Sjafrie menyebut meski terdapat kesamaan dalam bentuk demonstrasi antara Mei 1998 dengan massa aksi Agustus 2025, dia menilai ada perbedaan mendasar situasi saat itu dengan kondisi sekarang.
“Dulu Pak Harto diminta turun. Tetapi saya tidak mendengar Pak Prabowo diminta turun. Jadi ada sedikit perbedaan di situ,” ujar Sjafrie dalam forum tersebut.
Sjafrie menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini juga menjadi kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Forum ini, kata dia, tidak hanya membahas strategi pertahanan dan keamanan, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor mulai dari pangan, inflasi, hingga penertiban kawasan hutan.
“Jadi, kalau Presiden adalah bapak kandung TNI, maka Menhan adalah bapak asuh TNI,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sjafrie mengungkapkan pihaknya juga tengah melaksanakan mandat Perpres Nomor 25 Tahun 2025 terkait penertiban usaha di kawasan hutan.
Fokus utamanya adalah mencegah kerugian negara akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak sesuai izin.
“Kalau pengusaha tidak tertib, maka negara harus menertibkan. Ini soal pendapatan negara dan kedaulatan kita,” tegasnya.
Acara tersebut akhirnya ditutup ketika wartawan diminta meninggalkan ruangan, sementara pertemuan internal bersama para pemimpin redaksi dilanjutkan secara tertutup.
Sumber: Tempo
Artikel Terkait
Jokowi Terima Tawaran Menarik Xi Jinping untuk Proyek Kereta Cepat: Ini Dampaknya bagi Indonesia!
Dicegah Masuk Indonesia! Dua Buronan Interpol Asal Pakistan Gagal Kabur ke Nusantara
Gibran Jadi Wapres Prabowo: Keputusan Strategis atau Kejutan Politik?
KPK Diingatkan Soal Whoosh: Dugaan Keterlibatan Jokowi-Luhut di Buka Aktivis 98