RI Gagal Bayar Utang Kereta Cepat, Mahfud Khawatir China Klaim Natuna Utara?

Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, memperingatkan adanya risiko serius Indonesia kehilangan kedaulatan atas wilayah Natuna Utara jika gagal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada China. Peringatan ini disampaikan menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan APBN guna membayar utang proyek tersebut.

Mahfud MD mendukung sikap Menkeu Purbaya yang menolak pembayaran utang Whoosh melalui APBN. Meski demikian, ia mengingatkan konsekuensi berat yang mungkin dihadapi Indonesia jika terjadi gagal bayar. Menurutnya, China berpeluang meminta kompensasi yang sangat merugikan, yang bisa berbentuk klaim atas wilayah strategis.

"Misalnya kita gagal bayar, itu berarti China harus ambil asset Whoosh. Tapi karena asset tersebut berada di tengah kota dan sulit diambil alih, sangat mungkin China meminta kompensasi lain, seperti Natuna Utara," ujar Mahfud MD dalam channel YouTube resminya.

Risiko ini dinilai sangat nyata mengingat letak Natuna Utara yang berdekatan dengan wilayah konflik Laut China Selatan. Mahfud mengingatkan contoh nyata dari Sri Lanka, di mana China mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Hambantota setelah negara tersebut gagal memenuhi kewajiban utangnya.

Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri telah menelan biaya investasi membengkak hingga US$7,2 miliar, atau naik US$1,2 miliar dari rencana awal. Pembengkakan biaya ini ditanggung bersama oleh konsorsium Indonesia (60%) dan konsorsium China (40%).

Sumber: Bisnis.com