"Karena ini kan melibatkan banyak kementerian, banyak ada kementerian perhubungan juga, ada Pak Menko (Airlangga), ada kementerian keuangan, dan ada kementerian lainnya," tambahnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menutup utang proyek kereta cepat. Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kewajiban tersebut tanpa membebani keuangan negara.
Lebih lanjut, Purbaya mengusulkan agar Danantara mencicil utang Whoosh sebesar Rp2 triliun per tahun.
“Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90-100 triliun," jelas Purbaya usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.
Artikel Terkait
Ricuh di Keraton Solo: Protes GKR Rumbai Gagalkan Seremonial SK Fadli Zon ke Tedjowulan
Bocil Block Blast Viral: Ancaman Malware & Hukum yang Wajib Diwaspadai
Dokter Tifa Klaim 99,9% Ijazah Jokowi Palsu, Tuntut Transparansi 709 Dokumen
Noe Letto Dilantik Jadi Tenaga Ahli DPN, Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila?