Fakta Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kisah Penolakan KSAU hingga Masalah Utang

PARADAPOS.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menyimpan cerita awal yang kontroversial. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan disebut pernah turun tangan langsung saat pembangunan Stasiun Whoosh di Halim, Jakarta Timur. Insiden ini bermula ketika KASAU Marsekal TNI Agus Supriatna kala itu menolak keras pembangunan di area yang merupakan aset TNI AU.

“Dulu saya tolak betul itu, enggak boleh. Saya ingat, pertama kali, ada 5-6 orang Cina. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris mereka tidak bisa. Bawa alat-alat ke Halim itu,” tutur Agus dalam siniar Anak Bangsa Channel, Selasa (21/10/2025).

Akibat ketiadaan izin, Agus mengaku memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan para pekerja asing tersebut beserta seluruh peralatan yang dibawa.

Telepon Tak Terduga dari Luhut Binsar Pandjaitan

Pasca penangkapan itu, Agus mengira akan mendapat telepon dari pejabat Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan. Namun, yang menghubunginya justru Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya bingung dan kaget kok yang nelepon saya, bukan Menteri BUMN. Dan, bukan Menteri Perhubungan. Ini kok malah Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” jelasnya.

Menurut Agus, para pekerja asing itu sempat rencananya akan dideportasi, meski ia tidak memastikan apakah deportasi tersebut benar-benar terjadi.

Masalah Finansial yang Membayangi Operasional Whoosh

Kini, proyek Kereta Whoosh menghadapi masalah serius pada sisi finansial. Biaya pembangunan membengkak hingga US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun, yang sudah termasuk cost overrun sebesar US$ 1,21 miliar.

Mayoritas dana proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3% dan tenor hingga 45 tahun. Beban bunganya saja mencapai Rp2 triliun per tahun, membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator kesulitan meraih keuntungan.

Agus mengakui proyek ini sarat masalah sejak awal dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial setiap tahun. “Utangnya kayak begitu bertambah tiap tahun, merugi. Kapasitas aja maksimum sampai 40 persen,” ujarnya.

Dukungan untuk Sikap Menkeu Tolak Bayar Utang dengan APBN

Agus pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek kereta cepat.

“Sudah disampaikan seperti ini, menolak membayar utang kereta cepat, saya setuju sekali dengan Pak Purbaya. Dan harus terus nih, tetap komitmen dengan apa yang beliau sampaikan,” tegasnya.

Sumber: inilah.com