Pemerintah Kuatkan Standar Layanan Publik, BSKDN Kemendagri Terapkan Inisiatif Baru

Untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundangan, BSKDN juga aktif berdialog dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

Yusharto menekankan bahwa penerapan standar pelayanan yang baik tidak hanya memperjelas mekanisme kerja lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kondisi di daerah pilot project sudah semakin baik. Kami berharap program ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat kapasitas pejabat fungsional analis kebijakan," ujar Yusharto.

Ke depan, kegiatan penguatan kapasitas seperti ini akan diintegrasikan secara permanen ke dalam standar pelayanan yang dilaksanakan oleh BSKDN, menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar nasional.