Pemerintah dan DPR Papua Bahas Rancangan RPJMD 2025-2029

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah secara resmi memulai proses penyusunan peta jalan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Dalam rapat paripurna pada Jumat, 6 Februari 2026, kedua lembaga menyepakati pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) untuk periode 2025–2029, sebuah langkah krusial yang akan menentukan arah kebijakan dan prioritas anggaran di bumi Cenderawasih.

Nota Kesepakatan sebagai Landasan Awal

Komitmen bersama itu dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan yang ditandatangani pimpinan DPR Papua dan Wakil Gubernur. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi bagi sebuah perencanaan yang diharapkan mampu menjawab tantangan kompleks dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Proses ini menandai dimulainya tahapan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD dirancang dengan pendekatan komprehensif. "RPJMD disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelasnya dalam keterangan pers, Minggu (8/2/2026).

Pembahasan Intensif dan Visi Transformasi

Untuk mendalami rancangan tersebut, DPR Papua membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang langsung bergerak cepat. Sejak awal Februari, pansus bersama tim penyusun dan seluruh perangkat daerah menggelar serangkaian rapat maraton, membahas berbagai aspek mulai dari sosial budaya, infrastruktur, hingga ekonomi. Intensitas pembahasan mencerminkan kompleksitas dan urgensi dari dokumen perencanaan ini.

Herlin menegaskan kembali bahwa dokumen akhir harus menjadi panduan operasional yang jelas. "RPJMD harus disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan Papua lima tahun ke depan," ungkapnya.

33 Program Prioritas dan Catatan Penyempurnaan

Ketua Pansus, Jansen Monim, mengungkapkan bahwa pembahasan telah merumuskan visi besar, yaitu transformasi menuju Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Untuk mewujudkannya, Ranwal RPJMD memuat 33 program prioritas. Cakupannya luas, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, hingga percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas hingga ke wilayah perbatasan.

Meski demikian, pansus memberikan sejumlah catatan kritis untuk penyempurnaan. Beberapa poin penting yang disoroti antara lain perlunya sinkronisasi data yang lebih solid antar organisasi perangkat daerah, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, serta penguatan peran kelembagaan adat dalam proses perencanaan.

Jansen menekankan bahwa kualitas dokumen akhir adalah kunci keberhasilan. “Dokumen ini adalah fondasi pembangunan lima tahun ke depan dan harus benar-benar terukur, realistis, dan berpihak pada masyarakat Papua," ujarnya.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Target Penyelesaian

Di sisi eksekutif, komitmen untuk menyelesaikan proses ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Aryoko AF Rumaropen yang membacakan pidato Gubernur. Pemerintah daerah menekankan pentingnya keselarasan RPJMD dengan rencana pembangunan nasional serta berbagai kebijakan khusus percepatan pembangunan di Papua.

Aryoko menyampaikan target waktu yang jelas sebagai bentuk keseriusan. "Kami berkomitmen menyelesaikan RPJMD Provinsi Papua paling lambat 8 April 2026 dan segera mengajukan Raperda RPJMD untuk dibahas bersama DPR Papua," katanya.

Dengan dimulainya proses kolaboratif ini, pemerintah dan legislatif daerah berharap dapat menghasilkan sebuah cetak biru pembangunan yang tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga benar-benar responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di seluruh penjuru Papua. Keberhasilan tahap perencanaan ini akan sangat menentukan dinamika pembangunan di lapangan pada tahun-tahun mendatang.