Fadli Zon: Kebijakan Prabowo Wujudkan Politik Akal Sehat dan Koreksi Neoliberalisme

PARADAPOS.COM - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menguraikan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai perwujudan 'politik akal sehat' yang berlandaskan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan dalam acara bedah buku "Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung" karya J. Osdar, di Jakarta, Senin (16/2/2026). Fadli menilai kebijakan pemerintah saat ini merupakan eksekusi dari dialektika pemikiran yang telah konsisten dibangun Prabowo selama puluhan tahun.

Konsistensi Pemikiran yang Terbentuk Lama

Dalam paparannya, Fadli Zon menekankan bahwa sosok Prabowo yang ia kenal sejak 1993 tidak berubah. Menurutnya, apa yang dijalankan presiden saat ini bukanlah pencitraan sesaat, melainkan pelaksanaan dari gagasan-gagasan yang telah matang. Politik akal sehat, dalam pandangannya, harus melampaui wacana dan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui jalur kekuasaan.

"Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah exercise atau pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri. Bagi beliau, akal sehat tidak boleh hanya berhenti di ruang diskusi atau perdebatan intelektual, tetapi harus dilaksanakan melalui jalur politik," tuturnya.

Merujuk Tradisi Para Pendiri Bangsa

Lebih jauh, Fadli menarik paralel antara langkah Prabowo dengan tradisi para founding fathers. Ia mengingatkan bagaimana tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir juga mendirikan partai politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan ideologi mereka. Dengan demikian, langkah Prabowo dipandangnya sebagai kelanjutan dari semangat membumikan gagasan untuk kepentingan nasional.

Koreksi Neoliberalisme dan Kembali ke Konstitusi

Poin kritis lain yang ditekankan Fadli adalah komitmen pemerintah untuk mengoreksi praktik ekonomi yang dianggap terlalu liberal. Ia menyebut berbagai kebijakan strategis, mulai dari swasembada pangan hingga program makan bergizi gratis, sebagai upaya konkret untuk mengembalikan haluan ekonomi pada mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Itulah ideologi ekonomi strukturalis, atau ekonomi yang menempatkan National Interest First," jelasnya.

Tiga Pilar Pemerintahan

Untuk mencapai tujuan tersebut, Fadli memaparkan tiga pilar utama yang sedang dibangun. Pilar pertama adalah getting institution right, yaitu pembenahan institusi negara agar berfungsi optimal. Kedua, getting intervention right, yang merujuk pada kebijakan intervensi pemerintah yang tepat dan terukur. Ketiga adalah getting coordination right, berupa koordinasi lintas sektor yang efektif dan sinergis.

Refleksi atas Makna Kekuasaan

Di penghujung acara, Fadli berharap kehadiran buku tersebut dapat menjadi bahan refleksi bersama. Ia menegaskan bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah alat untuk melayani kepentingan nasional, yang harus dijalankan dengan penuh ketenangan dan kedewasaan berpikir.

Acara bedah buku yang dimoderatori Effendi Gazali itu juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Viada Hafid, anggota DPR Aboe Bakar Al Habsyi, akademisi Rocky Gerung, serta para pegiat literasi. Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Jimly Asshiddiqie, Aris Marsudiyanto, Suryopratomo, dan Anindya Novan Bakrie.