PBB Sahkan Resolusi Desak Perdamaian di Ukraina, AS Abstain

PARADAPOS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang mendesak perdamaian komprehensif di Ukraina, dalam sebuah pemungutan suara yang menandai peringatan empat tahun konflik. Resolusi yang diusulkan Ukraina itu disahkan dengan dukungan mayoritas, meski diwarnai penolakan dari Rusia dan sikap abstain dari Amerika Serikat serta puluhan negara lain.

Dukungan Mayoritas dan Peta Suara Global

Dalam sidang yang digelar pada Selasa, resolusi tersebut akhirnya memperoleh 107 suara mendukung. Sebanyak 12 negara menolak, dengan Rusia berada di barisan ini, sementara 51 negara lainnya memilih abstain, termasuk Amerika Serikat. Hasil pemungutan ini mencerminkan kompleksitas dan perpecahan pandangan di kancah diplomasi global terkait konflik yang telah berlarut-larut ini.

Isi dan Prinsip Resolusi

Diajukan oleh Ukraina dengan dukungan 46 negara ko-sponsor, resolusi itu secara tegas menegaskan komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Ukraina. Dokumen tersebut menyoroti dampak luas perang, mulai dari dinamika regional hingga krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Resolusi itu menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap warga sipil, objek sipil, dan infrastruktur energi kritis yang semakin memperparah penderitaan masyarakat.

Jalan Menuju Perdamaian dan Pertukaran Tahanan

Sebagai langkah konkret menuju perdamaian, resolusi mendorong gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat. Selain itu, dokumen ini juga mendesak pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, serta pemulangan paksa warga sipil, termasuk anak-anak, sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai.

Perdebatan di Balik Naskah

Proses perumusan resolusi ini tidak berjalan mulus. Amerika Serikat sempat mengajukan usulan perubahan untuk memisahkan dua klausul tertentu agar diputuskan secara terpisah. Usulan ini menuai reaksi keras dari pihak Ukraina.

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, dengan tegas mengecam langkah AS tersebut. "Usulan itu sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima," ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan Amerika Serikat membela posisinya dengan argumen bahwa bahasa tertentu dalam naskah justru berpotensi mengganggu proses diplomasi yang sedang berjalan. Deputi Wakil Tetap AS untuk PBB, Tammy Bruce, mengungkapkan pandangan delegasinya.

"Ada bahasa tertentu dalam resolusi yang mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan dan tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng," jelasnya.

Refleksi atas Upaya Diplomasi

Pengesahan resolusi ini menjadi babak baru dalam upaya komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian konflik. Meski memiliki kekuatan politik dan moral yang signifikan, resolusi Majelis Umum PBB tidak secara hukum mengikat. Hasil pemungutan suara dan perdebatan di balik layarnya menggarisbawahi tantangan berat dalam mencari titik temu diplomatik di tengah situasi peperangan yang masih berkecamuk, di mana setiap kata dalam naskah resolusi ditimbang dengan cermat oleh berbagai kepentingan nasional.