PARADAPOS.COM - JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6) pagi. Acara yang berlangsung di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ratusan anggota DPRD dan satgas partai turut hadir memadati lokasi, sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti jalannya upacara secara daring dari tempat terpisah.
Rangkaian Upacara dan Kehadiran Petinggi Partai
Upacara diawali dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana di halaman masjid tampak khidmat saat bendera dikerek oleh pasukan pengibar bendera partai. Selanjutnya, pembacaan teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPC PDIP Kota Sukau Fauzi, sementara doa dipimpin oleh Sekretariat PDIP Mugi Sugiadi.
Sejumlah tokoh DPP PDIP hadir langsung dalam upacara tersebut. Beberapa nama yang terlihat antara lain Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yuke Yurike. Kehadiran para petinggi partai ini menambah semarak acara yang berlangsung sekitar satu jam.
Pidato Hasto: Salam Megawati dan Kritik Fiskal
Dalam pidatonya, Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh peserta upacara. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 kali ini bukan sekadar seremoni belaka.
"Kami menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP, Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri kepada saudara-saudara sekalian," kata Hasto di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Hasto melontarkan kritik tajam terkait kondisi ekonomi dan fiskal nasional yang dinilainya mengkhawatirkan. Ia menyoroti defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 sebagai indikator yang patut diwaspadai.
"Keseimbangan primer yang negatif dalam APBN sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," ungkap alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu dengan nada tegas.
Menurut Hasto, kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat kecil bertentangan dengan spirit Pancasila sebagai narasi pembebasan. Ia mengusulkan adanya rekonsiliasi fiskal yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Rekonsolidasi fiskal yang kami usulkan bukan sekadar teknis, tetapi soal keberpihakan pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan," ujar Hasto. Pernyataan ini sontak mendapat sambutan dari para peserta yang hadir.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PDI Perjuangan Putar Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme di Setiap Agenda Partai untuk Pelurusan Sejarah
Peringatan 1 Juni dan 1 Oktober Berbeda: Ini Bedanya Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila
Wakil Ketua Komisi IV DPR Ingatkan Publik Tak Mudah Terpengaruh Narasi Negatif yang Gerus Optimisme Swasembada Pangan
Prabowo Siap Hadapi Perlawanan Kelompok Ilegal yang Hambat Transformasi Ekonomi