PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang dinilainya belum mampu menghadirkan kemakmuran bagi rakyat di daerah kaya sumber daya alam, seperti Papua dan Aceh. Pernyataan ini disampaikan saat ia menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026. Hasto menekankan bahwa kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat setempat, bukan justru berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan.
Kritik terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam pidatonya, Hasto menyoroti ironi yang terjadi di berbagai pelosok negeri. Ia mencontohkan Papua dan Aceh sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun warganya masih bergulat dengan kemiskinan. Menurutnya, aliran kekayaan yang deras ke pusat tidak serta-merta menetes hingga ke akar rumput.
"Di Papua, Aceh, dan pelosok negeri lainnya, kekayaan alam mengalir deras ke pusat, tetapi kemiskinan tetap menjadi tetangga terdekat rakyat," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai sekadar hak negara untuk menguasai. Lebih dari itu, amanat konstitusi menuntut agar rakyat menjadi penerima manfaat utama dari setiap pengelolaan kekayaan negara.
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara. Bukan dikuasai negara, titik," tegasnya.
Refleksi di Hari Lahir Pancasila
Lebih lanjut, Hasto mengajak para pengambil kebijakan untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi. Ia mempertanyakan mengapa kelompok masyarakat paling bawah kerap terpinggirkan dari kemakmuran yang seharusnya mereka nikmati dari tanah airnya sendiri.
"Peringatan Hari Lahir Pancasila harus disertai dengan kontemplasi, disertai pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita," katanya.
Ia menilai, penguasaan sumber daya alam oleh negara tidak boleh berujung pada eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir elite. Negara, menurut Hasto, harus hadir sebagai jembatan yang memastikan masyarakat lokal merasakan dampak ekonomi secara langsung.
Demokrasi Ekonomi yang Bergeser
Hasto juga menyoroti pergeseran demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Ia melihat kecenderungan sentralistik yang semakin kuat justru mengurangi ruang bagi kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Pancasila, lanjutnya, lahir dari semangat membebaskan rakyat dari penjajahan dan penindasan.
Karena itu, ia menekankan bahwa petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan pelaku UMKM harus menjadi pusat dari setiap kebijakan ekonomi nasional. Bukan sekadar pelengkap, melainkan subjek utama pembangunan.
Pesan Megawati untuk Kader
Di akhir pidatonya, Hasto menyampaikan pesan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pesan itu menjadi penutup yang menohok sekaligus pengingat bagi seluruh kader partai.
"Karena itulah pesan Ibu Mega, jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita," pungkasnya.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Hasto Kristiyanto Kritik Demokrasi Sentralistik dan Sistem Hukum di Peringatan Hari Lahir Pancasila
Hasto Kristiyanto Sebut Indonesia Berubah Jadi Negara Otoriter Populis di Periode Kedua Jokowi
Megawati Berduka: Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia, Sang Jenderal Tegas dan Negarawan Sejati
Yusril dan Pakar Peringatkan Indonesia Berpotensi Hadapi Tekanan Geopolitik Serupa Venezuela