PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang berpotensi menggerogoti optimisme terhadap program swasembada pangan nasional. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, politisi dari Fraksi PKS itu menekankan pentingnya menjaga agar kritik yang konstruktif tidak berubah menjadi distorsi yang melemahkan semangat petani dan pemerintah. Ia menyoroti bahwa di tengah membaiknya berbagai indikator pertanian, justru muncul narasi yang menggiring opini seolah-olah target swasembada pangan adalah sesuatu yang mustahil dicapai.
Kritik Itu Perlu, Tapi Jangan Mendistorsi Fakta Lapangan
Menurut Kharis, perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kritik tersebut haruslah lahir dari data dan fakta yang valid, bukan sekadar untuk membentuk persepsi pesimistis di tengah masyarakat.
“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan, Kharis memandang swasembada pangan bukanlah sekadar target sektoral. Ia menyebutnya sebagai agenda strategis nasional yang menyangkut ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
“Sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik. Meski tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia.
Optimisme Berbasis Data, Bukan Sekadar Narasi
Kharis menekankan bahwa setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana respons yang diberikan.
“Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar informasi mengenai ancaman krisis pangan atau fenomena iklim disampaikan secara proporsional. Narasi yang berlebihan, menurutnya, hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.
Capaian Produksi yang Sulit Dibantah
Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan sekitar 53 juta ton pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini mendorong produksi beras nasional menjadi 34,69 juta ton, menciptakan surplus lebih dari 3,5 juta ton di atas kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Penguatan produksi ini juga berdampak langsung pada pengurangan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras medium. Sementara itu, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 tercatat mencapai 5,3 juta ton.
Capaian serupa juga terlihat pada komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik, sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025. Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Kesejahteraan Petani di Titik Tertinggi
Salah satu indikator paling menggembirakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kondisi itu mencerminkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai aktor utama pembangunan pangan.
“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegas Kharis.
Ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan praktik-praktik yang merugikan petani. Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua pihak.
Ajakan untuk Bersatu dan Optimis
Di akhir pernyataannya, Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah,” katanya.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PDI Perjuangan Putar Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme di Setiap Agenda Partai untuk Pelurusan Sejarah
Peringatan 1 Juni dan 1 Oktober Berbeda: Ini Bedanya Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila
PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Hasto Kritik Kebijakan Fiskal Pemerintah
Prabowo Siap Hadapi Perlawanan Kelompok Ilegal yang Hambat Transformasi Ekonomi