AS Izinkan Penjualan Ulang Minyak Venezuela ke Kuba untuk Atasi Krisis Bahan Bakar

PARADAPOS.COM - Pemerintah Amerika Serikat memberikan izin terbatas untuk penjualan ulang sebagian minyak Venezuela ke Kuba, dalam sebuah langkah yang diharapkan dapat meredakan krisis bahan bakar akut yang melanda negara pulau tersebut. Kebijakan ini muncul di tengah tekanan internasional yang meningkat, khususnya dari negara-negara tetangga di Karibia, yang memperingatkan dampak kemanusiaan serius dari blokade minyak yang selama ini diberlakukan Washington.

Lisensi Terbatas untuk Bantuan Kemanusiaan

Departemen Keuangan AS, dalam pernyataan resmi pada Rabu, 25 Februari 2026, mengumumkan akan memberikan otorisasi bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan khusus. Lisensi ini memungkinkan penjualan kembali minyak asal Venezuela untuk keperluan komersial dan kemanusiaan di Kuba. Namun, izin yang disebut "menguntungkan" ini dibatasi dengan ketat.

“Kebijakan lisensi tersebut tidak berlaku bagi individu atau entitas yang terkait dengan militer Kuba, badan intelijen, maupun institusi pemerintah lainnya,” jelas pernyataan resmi itu.

Langkah ini menandai perubahan signifikan, mengingat selama seperempat abad terakhir Venezuela merupakan penyokong energi utama bagi Kuba melalui kesepakatan barter. Namun, pasokan vital itu terputus setelah intervensi AS di Venezuela bulan lalu, yang mengakibatkan pengambilalihan kendali atas ekspor minyak negara tersebut. Upaya mencari pemasok alternatif, seperti Meksiko, juga terhambat oleh ancaman sanksi dari Washington, yang semakin memperdalam krisis energi dan memicu pemadaman listrik serta kelangkaan bahan bakar di berbagai sektor kehidupan Kuba.

Keprihatinan Regional dan Bantahan AS

Perubahan kebijakan Washington terjadi bersamaan dengan menguatnya suara keprihatinan dari para pemimpin Karibia. Dalam pertemuan kelompok regional CARICOM di Saint Kitts and Nevis, mereka menyoroti dampak blokade terhadap kehidupan sekitar 11 juta penduduk Kuba. Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, menegaskan solidaritas dan mengingatkan bahwa dampak krisis tidak akan terisolasi.

“Penderitaan kemanusiaan tidak menguntungkan siapa pun,” tegas Holness. Ia melanjutkan, “Krisis berkepanjangan di Kuba tidak akan tetap terbatas di Kuba.”

Kekhawatiran serius juga disampaikan oleh Perdana Menteri Saint Kitts and Nevis, Terrance Drew, yang memiliki ikatan pribadi dengan Kuba. Drew mengungkapkan laporan-laporan yang diterimanya tentang kondisi sulit di lapangan.

“Kuba yang tidak stabil akan mengguncang kita semua,” tuturnya.

Namun, di forum yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membantah bahwa blokade menjadi akar masalah. Ia menegaskan bahwa krisis kemanusiaan justru bersumber dari kebijakan pemerintah Kuba sendiri, dan mengingatkan bahwa sanksi dapat kembali diberlakukan jika minyak tersebut disalurkan kepada institusi pemerintah atau militer.

“Kuba perlu berubah. Perubahan besar diperlukan karena itu satu-satunya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya,” ujar Rubio kepada para wartawan. Ia menambahkan, “Sistem di Kuba tengah mengalami kemunduran dan membutuhkan reformasi mendasar,” seraya menyalahkan salah urus ekonomi sebagai penyebab utama memburuknya situasi.

Ketegangan di Laut dan Upaya Bantuan

Tekanan sanksi telah menyebabkan sejumlah pengiriman bahan bakar gagal tiba sejak Desember, memperparah kondisi di Kuba. Sebuah kapal bermuatan bensin Venezuela untuk Kuba bahkan masih tertahan di perairan Venezuela, menunggu kepastian izin berlayar. Sementara itu, sejumlah negara seperti Meksiko dan Kanada mengumumkan rencana pengiriman bantuan kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, juga menyatakan pemerintahnya sedang membahas kemungkinan memasok bahan bakar ke Havana.

Di tengah ketidakpastian ini, ketegangan keamanan di perairan sekitar Kuba turut meningkat. Kementerian Dalam Negeri Kuba melaporkan insiden penembakan terhadap sebuah kapal cepat terdaftar Florida yang memasuki perairannya pada hari Rabu, yang mengakibatkan empat orang tewas dan enam lainnya luka-luka.

Menanggapi insiden tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan cepat menyatakan bahwa operasi itu tidak melibatkan pemerintah Amerika.

“Cukuplah dikatakan, sangat tidak biasa melihat baku tembak di laut lepas seperti itu,” ungkap Rubio. “Itu bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Sejujurnya, hal seperti itu sudah sangat lama tidak terjadi dengan Kuba,” lanjutnya.

Insiden ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah tegang, di mana upaya untuk meringankan krisis kemanusiaan harus berjalan beriringan dengan dinamika politik dan keamanan yang sangat rumit di kawasan tersebut.