Mentan Perkuat Badan Perakitan Pertanian untuk Wujudkan Kemandirian Pangan Papua

PARADAPOS.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan peran strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPRMP) untuk mendorong kemandirian pangan, dengan fokus utama pada kawasan timur Indonesia. Arahan ini disampaikan dalam koordinasi di Jakarta, Senin, dengan target meningkatkan luas tanam padi dan mengembangkan komoditas lokal di enam provinsi Papua guna membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Fokus pada Kemandirian Pangan Papua

Pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan luas tanam padi secara signifikan di wilayah Papua untuk memperkuat produksi beras, tetapi juga mengembangkan komoditas unggulan lain seperti kopi dan kakao. Program ini dirancang berbasis potensi lokal dengan harapan mampu mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mewujudkan mimpi tersebut. "Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak," tegasnya.

Koordinasi Terpusat untuk Efektivitas Program

Untuk memastikan program berjalan efektif, Kementerian Pertanian memperkuat tata kelola melalui koordinasi terpusat di BRMP tingkat provinsi. Skema ini dirancang agar seluruh operasional, kinerja, dan pengawasan program pertanian di daerah—mulai dari cetak sawah, optimalisasi lahan, hingga distribusi alat mesin pertanian—berjalan secara terintegrasi dan akuntabel.

Mentan menjelaskan bahwa pendekatan ini akan berbasis kinerja murni. "Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi dengan baik melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja. Kita terapkan meritokrasi, bukan melihat siapa A, siapa B," tutur Amran.

Memperkuat Posisi dan Koordinasi di Lapangan

Melalui mekanisme ini, pengendalian program di lapangan diharapkan menjadi lebih terarah. Seluruh penyuluh pertanian lapangan secara operasional akan berada dalam kendali BRMP provinsi, sementara aspek administratif tetap di bawah BPPSDMP. Selain itu, setiap persetujuan program dan penganggaran di daerah harus melalui koordinasi BRMP provinsi sebelum diajukan ke pusat.

Langkah ini, menurut Mentan, bertujuan untuk menempatkan sektor pertanian dalam posisi yang kuat dan setara dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah. "Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya," ujarnya.

Dengan sinergi yang lebih rapi antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan teknologi ini, target swasembada pangan di Papua diharapkan dapat tercapai secara bertahap, membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.