Pemerintah NTT Tegaskan Bentrokan di Flores Timur Tak Terkait Program Koperasi Desa Merah Putih

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa bentrokan antarwarga di Flores Timur, yang menimbulkan korban, tidak terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Konflik yang melibatkan Desa Waiburak dan Desa Narasaosina ini disebut sebagai sengketa tanah ulayat turun-temurun yang telah berlangsung lama, jauh sebelum wacana pembangunan koperasi desa muncul.

Konflik Lama, Isu Baru

Beredarnya kabar yang menghubungkan bentrokan dengan rencana pembangunan KDMP langsung ditepis oleh otoritas setempat. Linus Lusi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT, menjelaskan bahwa akar masalahnya adalah klaim kepemilikan atas sebidang tanah yang telah menjadi sumber ketegangan antar kedua komunitas selama bertahun-tahun.

Dia menegaskan, "Ini adalah konflik antar warga yang sudah berlangsung sangat lama dan turun temurun yang belum terselesaikan hingga sekarang. Masing-masing mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Prinsip "Bersih" dalam Pembangunan KDMP

Linus menekankan bahwa program strategis nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki protokol ketat dalam hal lokasi. Pembangunan KDMP, yang bertujuan memperkuat pondasi ekonomi desa, hanya dapat dilakukan di atas tanah yang statusnya benar-benar bersih dan bebas dari segala bentuk sengketa kepemilikan.

“Kami tidak akan mencari tanah yang berstatus sengketa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan KDMP di lokasi konflik tersebut.

Upaya Mediasi Melibatkan Seluruh Pihak

Pasca insiden, pemerintah daerah bergerak cepat untuk meredakan ketegangan. Linus menyebutkan bahwa dirinya mendapat instruksi langsung dari Gubernur NTT Melki Lalaleka dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma untuk turun ke lokasi. Kedatangannya dilakukan bersama dengan perwakilan Forkopimda, legislatif, kepolisian, kejaksaan, serta aparat kewilayahan.

Fokus saat ini, menurutnya, adalah membangun jalan damai. “Sekarang sedang diupayakan proses damai dari pihak yang berkonflik dengan melakukan mediasi yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua desa,” jelas Linus. Upaya ini menunjukkan pendekatan kolektif untuk menyelesaikan akar konflik, terlepas dari program pembangunan nasional manapun.