Wamendagri Apresiasi Kinerja Ekonomi Kepri, Soroti Tantangan Belanja Daerah

PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi atas stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dinilai baik. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepri 2027 yang digelar secara daring, Senin, Bima mendorong konsistensi capaian ini untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Kinerja Ekonomi dan Fiskal yang Kuat

Paparan Wamendagri mengungkap sejumlah indikator makro yang menjadi dasar apresiasinya. Kepri tercatat sebagai daerah dengan kapasitas fiskal kategori kuat, di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54,52 persen, mengungguli dana transfer pusat. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini menembus angka 80,53, menempatkannya di posisi ketiga tertinggi secara nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Angka-angka ini, menurut Bima, merupakan fondasi yang solid bagi kontribusi daerah terhadap perekonomian negara.

"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik dan harus terus bertahan untuk bisa menyumbang dari pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya dalam forum tersebut.

Tantangan dalam Optimalisasi Belanja Daerah

Di balik catatan positif tersebut, Bima Arya menyoroti adanya pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Analisis terhadap struktur anggaran dalam RKPD menunjukkan bahwa belanja daerah masih didominasi oleh pos-pos penunjang, seperti gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang fiskal untuk program-program yang berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

"Namun, memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur, ya. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal," ujarnya menekankan.

Sinergi untuk Program Prioritas dan Musrenbang yang Substansial

Lebih jauh, Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran aktif kepala daerah dalam mengawal ekosistem dan rantai pasok program dari hulu ke hilir dinilai krusial untuk memastikan keberhasilannya.

Bima juga menitikberatkan pentingnya meningkatkan kualitas Musrenbang. Forum perencanaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan bertransformasi menjadi wadah kolaboratif yang mengedepankan pendekatan pentaheliks, melibatkan komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

"Saya titip saja ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus tadi. Jadi, kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, eksekutif, provinsi, kota, kabupaten, ini adalah kunci tadi untuk bisa melanjutkan target-target nasional kita," pungkas Bima menutup arahan.