PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk terus bersinergi dengan TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan tertutup dengan jajaran TNI dan Polri di Kantor Kementerian HAM, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto menyoroti pentingnya pendekatan yang humanis dan kolaboratif di tengah kompleksitas situasi di Bumi Cenderawasih.
Apresiasi atas Pendekatan HAM di Lapangan
Dalam kesempatan itu, Mugiyanto secara khusus menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja aparat keamanan. Ia menilai bahwa TNI dan Polri telah menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan tugas, baik dalam penegakan hukum maupun menjaga keamanan di Papua. Penilaian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan laporan yang diterima pihaknya dari lapangan.
"Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, sudah menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua," ujar Mugiyanto, Selasa (7/7/2026).
Kompleksitas Papua Butuh Keterlibatan Semua Pihak
Menyinggung soal dinamika di Papua, Mugiyanto mengakui bahwa situasi di sana tidaklah sederhana. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah penanganan. Menurutnya, pendekatan yang parsial tidak akan cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang ada.
"Karena memang situasi di Papua kompleks menurut kami, maka penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan, konsensus semua pihak yang ada di Republik ini," ucapnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, melainkan juga mengedepankan dialog dan keterlibatan lintas sektor. Pertemuan di Kuningan itu sendiri menjadi salah satu bukti nyata dari upaya membangun konsensus tersebut, di mana sinergi antara kementerian, TNI, dan Polri terus diperkuat untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Prabowo Sebut Pengalaman India Jaga Demokrasi Jadi Pelajaran Penting bagi Indonesia
BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di 18 Wilayah Pesisir Akibat Fenomena Super New Moon
273.158 Wisatawan Padati Pantai Anyer dan Cinangka Selama Libur Sekolah
Mendagri Tito Karnavian Serahkan Mobil Damkar Fire Hawk ke Bener Meriah untuk Dukung Layanan Darurat Pascabencana