Gubernur Khofifah Buka Musrenbang Jatim 2027, Tekankan Kolaborasi dan Data untuk Atasi Kesenjangan

PARADAPOS.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim untuk tahun 2027 pada Selasa, 14 April 2026. Forum strategis yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya ini dihadiri oleh sejumlah menteri, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Jatim, serta perwakilan organisasi masyarakat. Pertemuan ini bertujuan merumuskan arah pembangunan yang lebih presisi dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi dan Data Jadi Kunci Perencanaan

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus semakin berbasis data dan diperkuat oleh kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa kebijakan daerah perlu selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan.

"Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera menjadi pedoman, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk itu, penguatan kolaborasi pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—dinilai sangat krusial.

"Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan," tegas Khofifah.

Validitas Data dan Layanan Kesehatan Dasar

Di sisi teknis, validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian khusus untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Pemerintah mendorong pemutakhiran data secara berkala.

"Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran, dan pemadanan data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran," tuturnya.

Sementara di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jatim telah mencapai 97,71 persen. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga mencatat prestasi dengan peringkat kedua nasional. Untuk memperkuat layanan di tingkat desa, pemerintah provinsi pada tahun 2025 telah mendukung pembiayaan untuk 1.001 perawat di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang tersebar di 21 kabupaten/kota.

Mengatasi Disparitas Wilayah dan Ekonomi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Jawa Timur adalah kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kontribusi ekonomi wilayah utara masih dominan, mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan dan Madura masing-masing 20,53 persen dan 3,81 persen.

Untuk menanggulangi hal ini, percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 62,2 persen dari total panjang 628,39 km.

"Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah," jelasnya.

Dukungan untuk Program Prioritas Nasional

Jawa Timur juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok rentan. Program ini didukung oleh ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan lebih dari 2.000 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Di tingkat desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi. Mayoritas merupakan koperasi baru yang bergerak di unit usaha sembako.

"Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP," ujar Khofifah.

Pendidikan dan Penutup Musrenbang

Pada sektor pendidikan dan pemberdayaan, Jawa Timur berkontribusi signifikan terhadap Program Sekolah Rakyat (SR) dengan 26 unit, atau sekitar 15 persen dari total nasional. Dukungan juga diberikan untuk pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema pembiayaan bersama kabupaten/kota.

"Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Jatim 2027 oleh perwakilan pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk kolaborasi pembangunan.

Di akhir acara, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan.

"Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.