PARADAPOS.COM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) meluncurkan buku berjudul "Etika yang Melembaga" pada Jumat, 17 April 2026, di Jakarta. Buku yang memuat gagasan negara beretika dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie ini diluncurkan dalam sebuah acara yang juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-70 sang tokoh. Peluncuran ini menandai upaya serius untuk mendiskusikan tata kelola etika dalam penyelenggaraan negara, sebuah isu yang dianggap fundamental meski kerap kurang populer di ranah politik praktis.
Mendorong Sistem Peradilan Etik yang Terpadu
Dalam kesempatan tersebut, Jimly Asshiddiqie secara khusus menjabarkan urgensi penataan sistem peradilan etik di Indonesia. Menurutnya, sistem ini perlu dibangun secara terpadu dan berkelanjutan. Ia mengakui bahwa isu etika mungkin tidak selalu menarik perhatian politisi, namun penegakannya justru menjadi pilar penting untuk memajukan peradaban bangsa. Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa mekanisme peradilan etika harus bisa diakses publik, terutama ketika yang bersangkutan adalah pejabat publik.
Jimly kemudian memperluas pembahasannya dengan menghubungkan konsep etika dengan tata kelola pemerintahan yang baik. "Tapi juga good government, pemerintah yang baik. Itu sama dengan thoyyiban. kita harus mempromosikan sistem etika. Tap MPR Nomor 6 tentang kehidupan berbangsa tahun 2001 tentang etika berbangsa sampai sekarang masih berlaku dan itu perlu dijabarkan dalam sistem rule of ethics," ujarnya.
Sebuah Penghormatan Intelektual
Buku "Etika yang Melembaga" tidak hanya sekadar kumpulan tulisan, melainkan sebuah bentuk penghormatan intelektual terhadap kontribusi Jimly Asshiddiqie. Buku ini ditulis oleh sejumlah pakar kepemiluan Indonesia, merefleksikan warisan pemikiran Jimly yang menekankan bahwa etika dan demokrasi tidak boleh berhenti pada praktik semata. Keduanya perlu terus dipikirkan, didiskusikan, dituliskan, dan akhirnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, mencerminkan pentingnya tema yang diangkat. Hadir antara lain perwakilan dari Komisi Yudisial RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kehadiran 17 penulis buku juga turut menyemarakkan acara.
Melalui buku ini, DKPP menyimpan harapan agar gagasan-gagasan Jimly Asshiddiqie tetap relevan dan hidup, sekaligus dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam upaya kolektif memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
Artikel Terkait
Penebusan Pupuk Subsidi di Jember Tembus 15.000 Ton, Pecahkan Rekor Tiga Tahun
Kejagung Tangkap Buronan Kasus Penggelapan yang Mangkir Sejak 2019 di Jambi
Kerangka di Bantaran Citarum Teridentifikasi, Diduga Korban Kecelakaan Saat Memancing
Umat Hindu Bali Bersiap Sambut Tumpek Landep 2026, Mohon Ketajaman Pikiran dan Hati