Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Sampah Nasional dengan Teknologi Lokal yang Serap Tenaga Kerja

- Selasa, 28 April 2026 | 13:25 WIB
Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Sampah Nasional dengan Teknologi Lokal yang Serap Tenaga Kerja
PARADAPOS.COM - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan sampah nasional, yang menekankan pada penggunaan teknologi beragam, berbasis lokal, dan mampu menyerap tenaga kerja. Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi Presiden meninjau TPST Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026. Arahan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi menginginkan pendekatan tunggal dalam mengelola limbah, melainkan strategi yang adaptif terhadap karakteristik sampah di masing-masing daerah.

Teknologi Beragam untuk Limbah yang Berbeda

Menurut Jumhur, Presiden secara spesifik menginstruksikan agar metode penanganan sampah bersifat fleksibel. Berbagai pendekatan teknologi harus disesuaikan dengan jenis limbah yang ada, baik itu padat, cair, maupun bentuk lainnya. “Macem-macem dong, kan ada jenis sampah kan macem-macem gitu. Ya ada, pokoknya waste lah ya. Waste itu ada yang padat, ada yang cair, dan yang apa,” ujar Jumhur. Ia menegaskan bahwa inti dari arahan tersebut adalah penggunaan berbagai cara. Tidak ada satu solusi tunggal yang dipaksakan. Teknologi yang digunakan pun harus berasal dari produk lokal dan, yang tak kalah penting, mampu membuka lapangan kerja baru. “Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, lokal, produk yang lokal, dan bisa menyerap tenaga kerja,” katanya.

Menggandeng Masyarakat sebagai Pilar Utama

Di luar aspek teknologi, Jumhur menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Ia mencontohkan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dinilai efektif dalam sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah. “Karena KSM-KSM itu mereka swadaya kan, dia dibayar oleh penduduk, kemudian dia ada tenaga kerja, sampai UMK upahnya,” ujarnya. Model ini, lanjutnya, tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga. Para anggota KSM mendapatkan upah sesuai standar upah minimum kabupaten/kota (UMK), sehingga ada kepastian penghasilan. Pendekatan semacam ini diharapkan menjadi bagian dari strategi nasional. Terlebih, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah, khususnya di daerah perkotaan dengan volume limbah yang terus meningkat. Dengan kombinasi teknologi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah optimistis pengelolaan sampah bisa bertransformasi. Sektor ini tidak lagi dipandang sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan juga sebagai lahan produktif yang ramah lingkungan. “Jadi kayak gini-ginian dari sisi sampahnya bagus, teknologinya mumpuni, dan menyerap tenaga kerja. Kira-kira arahnya ke sana,” tandas Jumhur.

Editor: Yuli Astuti

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler