PARADAPOS.COM - Peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 dinilai sangat tipis. Analis Politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, mengemukakan pandangan ini di Jakarta, Kamis malam, 11 Juni 2026. Menurutnya, meskipun dukungan politik dan pendanaan untuk putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu tergolong solid, dinamika pencapresan mendatang akan jauh lebih ketat dibanding periode sebelumnya.
Ketatnya Pengawasan Publik terhadap Verifikasi Dokumen
Subhan menjelaskan bahwa publik akan mengawasi dengan saksama setiap persyaratan pencalonan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menekankan bahwa proses verifikasi dokumen pencalonan diprediksi menjadi sorotan utama. Hal ini tidak terlepas dari polemik berkepanjangan terkait keaslian dokumen Joko Widodo saat mendaftar sebagai calon presiden sepuluh tahun lalu.
Situasi ini, lanjut Subhan, akan mempersulit upaya manipulasi dokumen pencalonan oleh siapa pun. Pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga pemantau pemilu menjadi faktor penghambat utama.
"Publik dan lembaga pengawas pemilu pasti akan menyoroti proses verifikasi dokumen ini. Publik tidak ingin kejadian 10 tahun lalu dimana proses verifikasi berkas pencalonan Joko Widodo tidak diverifikasi sesuai aturan. Akibatnya sekarang menimbulkan polemik," ujar Subhan dalam keterangan resminya.
Pergeseran Strategi ke Figur Lain
Menghadapi kondisi tersebut, Subhan memperkirakan para pendukung Gibran akan mulai mencari figur alternatif. Figur yang dimaksud harus memiliki rekam jejak dokumen yang lebih bersih dan aman dari gugatan. Jika kelompok ini tetap ingin mengusung kandidat dari keluarga Joko Widodo, maka pilihan paling rasional akan jatuh pada Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran.
"Trah Jokowi tetap akan dipakai dalam kontestasi pilpres nanti. Tapi pilihannya bukan Gibran. Tim pendukung akan mencari cara yang lebih aman untuk tetap mengikuti kontestasi politik lima tahunan itu. Caranya mengganti Gibran dengan Kaesang sebagai salah satu kontestan," pungkasnya.
Dari sudut pandang pengamat di lapangan, analisis ini mencerminkan kalkulasi politik yang hati-hati. Tekanan publik terhadap transparansi proses demokrasi tampaknya akan menjadi variabel penentu dalam peta politik menuju 2029.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Rizal Fadhillah Serukan Reformasi Jilid II, Kritik Korupsi hingga Dominasi Aparat
KSP Temukan Dugaan Jual Beli Titik Dapur Program Makan Bergizi Gratis
Mantan Dubes Soroti Praktik Diplomasi Prabowo: Dubes RI Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Kenegaraan
Survei Adidaya Institute: Prabowo Subianto Puncaki Popularitas dan Elektabilitas, Dedi Mulyadi Calon Kuda Hitam Cawapres