PARADAPOS.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik di tingkat nasional serta pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025, serta 26 kasus tambahan hingga April 2026. Pigai menyoroti bahwa eskalasi kekerasan yang terus terjadi membutuhkan langkah strategis yang lebih terpadu, bukan sekadar penanganan kasus per kasus.
Teknologi Informasi dan Persepsi Global
Menurut Pigai, perkembangan teknologi informasi saat ini membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua dengan cepat diketahui oleh publik. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga menarik sorotan internasional. Ia menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan harus dicegah agar tidak semakin memperburuk persepsi dunia terhadap kondisi HAM di Indonesia.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa, yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” ujar Pigai di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.
Pendekatan Parsial Tidak Cukup
Pigai menilai bahwa eskalasi kekerasan yang terus berulang menandakan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Selama ini, menurut dia, pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak fokus pada penanganan kasus individual. Namun, akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.
Persoalan Strategis Nasional
Pigai menegaskan bahwa konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga tertentu saja. Ia mendorong pendekatan komprehensif yang mencakup dialog dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sambil mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar dan berkelanjutan.
Kementerian HAM, jelas Pigai, akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah medan yang sulit dan dinamika yang kompleks di lapangan, langkah ini diharapkan mampu mengurai benang kusut kekerasan yang telah berlangsung lama.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polri Perkuat Rekrutmen Penyandang Disabilitas demi Wujudkan Institusi Inklusif
Fenomena Marapthon Reza Arap Dinilai Jadi Cermin Perubahan Kebiasaan Konsumsi Media Digital
Timnas Indonesia Kunci Dua Kemenangan Beruntun, John Herdman Soroti Pentingnya Momentum
Erick Thohir Sambut Positif Shin Tae-yong Latih Persija: Tanda Kualitas Liga Indonesia Semakin Membaik