Prabowo: Ketahanan Pangan Soal Hidup Mati Bangsa, Saya Siap Bertanggung Jawab Jika Rakyat Lapar

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut hidup dan mati bangsa. Pernyataan itu disampaikan di hadapan warga di Nganjuk, Jawa Timur, pada Senin, 18 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh jika rakyat masih mengalami kelaparan, seraya memperkenalkan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai solusi struktural.

Pangan Adalah Harga Mati

Suasana di lokasi acara tampak khidmat saat Presiden menyampaikan pidatonya. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa mandat yang diembannya bukanlah sekadar jabatan seremonial. “Saya sebagai Presiden, mandataris rakyat. Saya yang disumpah. Saya bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat,” ujar Prabowo dengan lantang di hadapan warga yang hadir.

Baginya, urusan pangan memiliki bobot yang sama dengan pertahanan negara. Dalam pandangannya, sebuah negara tidak akan mampu bertahan jika warganya tidak memiliki akses terhadap makanan yang cukup. Hal ini, menurut Prabowo, adalah pelajaran paling mendasar yang ia peroleh selama bertahun-tahun di dunia militer.

Pengalaman Lapangan yang Membentuk Keyakinan

Presiden tidak segan merujuk pada latar belakangnya sebagai mantan prajurit untuk memperkuat argumennya. “Karena itu saya mengerti pentingnya pangan. Dan selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati,” tegasnya. Pengalaman panjang di kesatuan tempur, tuturnya, membentuk kesadaran bahwa tanpa logistik yang memadai, kekuatan apa pun akan runtuh. Prinsip itu, lanjutnya, berlaku persis sama untuk sebuah bangsa.

Dari sudut pandangnya, persoalan pangan di Indonesia bukan semata-mata soal produksi. Ada rantai panjang yang kerap tersendat: petani kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak, tengkulak masih mendominasi, infrastruktur penyimpanan terbatas, dan akses pembiayaan nyaris tak terjangkau oleh petani kecil.

Koperasi Desa Sebagai Ujung Tombak

Menghadapi kompleksitas itu, pemerintah menyiapkan instrumen baru. Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dari tingkat desa. Program ini, ungkapnya, diharapkan mampu memutus lingkaran setan yang selama ini membelenggu petani—mulai dari jerat tengkulak, lemahnya distribusi hasil panen, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga minimnya akses pembiayaan.

“Saya sebagai Presiden, mandataris rakyat. Saya yang disumpah. Saya bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat,” kata Prabowo, mengulangi pernyataannya dengan penuh penekanan. Kalimat itu seolah menjadi semacam sumpah jabatan yang ia ulang-ulang untuk menegaskan keseriusannya.

Di akhir pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan kedaulatan pangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat desa itu sendiri.