PARADAPOS.COM - Sebuah pernyataan sikap dari Good News From Indonesia (GNFI) justru menuai reaksi skeptis dari warganet. "Di antara semua media yang klarifikasi, yang satu ini paling syulit dipercaya," tulis seorang pengguna Instagram di kolom komentar unggahan GNFI pada 7 Mei lalu. Unggahan itu merupakan respons terhadap pengumuman Badan Komunikasi RI (Bakom RI) sehari sebelumnya, yang memasukkan GNFI ke dalam daftar anggota Indonesia New Media Forum—sebuah forum yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai kumpulan homeless media.
GNFI, yang berdiri sejak pertengahan 2009, menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam forum tersebut bersifat diskursif. Lewat pernyataan resminya, mereka menekankan tidak ada komitmen atau kesepakatan formal apa pun dengan Bakom RI. Namun, bagi sebagian audiens, klarifikasi itu terasa kurang meyakinkan.
Perjalanan Panjang Dicibir hingga Diakui
Pengalaman menghadapi keraguan publik bukanlah hal baru bagi GNFI. Imam Muttaqin, Informal Leader GNFI, menceritakan bahwa sejak awal kemunculannya pada 2009, platform ini kerap dicap sebagai "media buzzer pemerintah". Alasannya sederhana: mereka konsisten mengangkat berita-berita positif tentang Indonesia.
"Padahal sebenarnya kami enggak mau mem-buzzer-kan pemerintah. Kami cuma mau kasih lihat sudut pandang lain, bahwa Indonesia itu enggak jelek. Berita baik tentang Indonesia itu enggak pernah habis kalau dicari," kata Imam saat dihubungi dari Jakarta pekan lalu.
Meski terus mendapat stigma, Imam mengaku pihaknya tidak gentar. Keyakinan bahwa optimisme juga layak mendapat tempat di industri media menjadi pendorong utama.
Satu momen yang membekas kuat dalam ingatannya terjadi saat berkunjung ke Pantai Nembrala, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sana, ia bertemu dengan seorang warga asing asal Spanyol yang sudah menetap lebih dari satu dekade. Orang itu mengatakan sesuatu yang hingga kini terus diingat Imam: "1.500 tahun hidup pun kita enggak akan sanggup menjelajah seluruh Indonesia." Kalimat itu, bagi Imam, menjadi pengingat bahwa Indonesia menyimpan begitu banyak cerita baik yang belum terungkap.
Sejak pertemuan itu, Imam bersama para pendiri GNFI semakin giat mengangkat kisah-kisah "pahlawan lokal" yang jarang tersentuh media arus utama. Mereka pernah memproduksi serial "Pendekar COVID-19" yang menyoroti perjuangan warga biasa selama pandemi. Ada pula liputan Hari Kartini yang mengangkat perjuangan perempuan-perempuan jalanan yang bekerja keras menghidupi keluarganya.
Kini, GNFI telah berkembang. "Sekarang kami sudah lebih dari 100 orang, melibatkan penulis dari luar daerah. Konsep kami bukan cuma kurasi berita lagi, tetapi juga memberi ruang buat adik-adik yang bisa menulis dan menyuarakan tentang Indonesia. Karena ternyata banyak penulis bagus di luar sana yang enggak punya wadah," ucap Imam.
Antara Jurnalisme dan Konten Kreator
Di media sosial, GNFI bukan satu-satunya akun yang mendedikasikan dindingnya untuk isu tertentu. Bakom RI menyebutkan sederet nama lain dalam forum yang sama, yang kemudian dikenal sebagai homeless media. Berbeda dengan media arus utama yang memiliki proses panjang dan struktur redaksional ketat, model media baru ini mengandalkan kecepatan, kurasi, dan kemampuan membaca tren.
Imam mengakui, GNFI berusaha menghasilkan produk yang memenuhi kaidah jurnalistik. Di situsnya, konten-konten ditampilkan layaknya media daring, lengkap dengan rubrik humaniora, internasional, legenda, nasional, hingga olahraga. Namun, di bagian profil, mereka menyebut diri sebagai platform berbagi informasi positif.
"Sebagai tim redaksi, aku selalu bilang walaupun kita hidup di era homeless, metodologi jurnalisme tidak boleh lepas. Bagaimana memverifikasi, memvalidasi, dan mencari narasumber dengan POV berbeda," tutur Imam.
Ia mengungkapkan, GNFI saat ini tengah berupaya memenuhi persyaratan untuk menjadi perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers. Beberapa anggota timnya sudah memiliki identitas dan sertifikat wartawan. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan ke publik.
Proud Project: Komunitas sebagai Pengawas
Pendekatan berbeda diambil oleh Proud Project, akun media sosial yang juga masuk dalam daftar Bakom RI. Sejak didirikan pada 2015 oleh Trivet Sembel, platform yang fokus pada isu pengembangan anak muda ini justru merasa belum perlu bergabung ke komunitas pers. Alasannya, mereka tidak beroperasi sebagai perusahaan media seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
"Sebagai platform konten, proses produksi kami rasanya lebih mirip seperti content creator. Kami menentukan bahasan topik berdasarkan content pillar yang relevan dengan target audience kami," kata Iqbal Hariadi, CEO Proud Project.
Meski tanpa sistem redaksi formal, Proud Project tetap memegang prinsip dasar dalam penyajian konten. Mereka memastikan sumber informasi dicantumkan dan membuka ruang koreksi dari komunitas. Sejak 2024, mereka juga memfasilitasi interaksi pengikut melalui komunitas bernama Proud Circle yang kini memiliki lebih dari 3.000 anggota.
Bagi Proud Project, komunitas menjadi sistem pemantauan konten yang paling penting. Mereka percaya audiens akan menjadi pihak pertama yang menyadari jika sebuah platform mulai kehilangan arah atau terlalu jauh bergeser demi kepentingan bisnis.
"Keberpihakan utama kami adalah ke komunitas dan audience kami. Mereka pasti yang paling pertama sadar kalau konten kami bergeser," ujar Iqbal.
Dalam urusan bisnis, tidak semua tawaran kerja sama diterima. Proud Project memilih brand dan kampanye yang sesuai dengan nilai dan karakter audiens mereka. Jika arah kampanye dinilai terlalu jauh dari identitas komunitas, kerja sama bisa dibatalkan.
Majalaya.id: Media Lokal dengan Misi Advokasi
Hingga kini, belum ada batasan pasti mengenai apa itu homeless media. Kehadirannya bisa sebagai agregator konten, platform edukasi dan advokasi, hingga penggerak komunitas. Beberapa peran itu dijalankan oleh Majalaya.id, sebuah akun yang menyebut dirinya sebagai independent glocal media.
Zulfa Nasrulloh, salah satu pendirinya, menyampaikan bahwa tujuan utama akun ini adalah membangun ketahanan lokal warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Seperti sekarang, kami lagi (menjalankan) siaga banjir dengan membuat aplikasi mitigasi banjir. Misalnya, jika listrik mati (di saat banjir), kita punya kesiapan apa dalam konteks mitigasi. Ini (kan) bisa berupa saluran informasi," tuturnya.
Majalaya.id tidak hanya membagikan informasi seputar Kabupaten Bandung, tetapi juga berjejaring untuk memberikan advokasi. Salah satu kontennya memuat informasi mengenai posko pengaduan guru honorer yang disediakan Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Dalam unggahan lain, Zulfa tampil layaknya reporter yang melaporkan kondisi sampah dan risiko banjir, lalu mengaitkannya dengan hilangnya tutupan hutan di kawasan tersebut.
Konten itu, menurut Zulfa, menawarkan perspektif berbeda mengenai penanganan banjir. Lewat konten itu, pihaknya membuka wacana bahwa banjir terkait dengan hilangnya tutupan hutan selama 2021-2025 yang mencapai 190 hektar. Unggahan tersebut pun memperoleh 3.413 likes dan 171 komentar.
Zulfa mengatakan, Majalaya.id hingga kini mengambil jarak dari pemerintah. Tujuan utamanya adalah mengedukasi warga agar tidak mudah dimanipulasi oleh klaim politik pemerintah. Meski demikian, mereka tidak menutup pintu kerja sama jika ada isu yang menguntungkan masyarakat. Salah satunya, bersama pemerintah setempat dan komunitas, mereka tengah menggarap museum interaktif yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Menariknya, meski akunnya tidak masuk dalam daftar homeless media yang disebutkan Bakom RI, Majalaya.id ikut mengunggah pernyataan sikap. Menurut Zulfa, pernyataan itu sebagai bentuk satir untuk menunjukkan penolakan terhadap kontrol dari pemerintah. "Ini hanya satir," ujarnya.
Dampak Positif dan Kekhawatiran Regulasi
Dosen Komunikasi Politik di Era Digital dari Universitas Paramadina, Wahyutama, menilai akun-akun yang diidentifikasi sebagai homeless media memiliki kepiawaian mengkurasi konten sesuai dengan target pasar yang spesifik. "Makanya ada yang fokus ke konten pop, informasi ringan yang memang dibutuhkan segmen tertentu," jelasnya.
Kemampuan ini, menurut Wahyutama, membuat homeless media menjadi andalan bagi generasi muda yang lebih banyak membaca berita melalui media sosial. Riset Reuters Institute (2026) menunjukkan, 39 persen anak muda (18-24 tahun) menyebut media sosial sebagai sumber utama berita mereka. Angka ini meningkat tajam dari 21 persen pada satu dekade sebelumnya.
Kehadiran homeless media, lanjut Wahyutama, membawa dampak positif karena mampu menjaga minat generasi muda terhadap isu politik dan kebijakan publik. Sajian informasi yang ringan membuat isu-isu politik terasa lebih dekat dengan keseharian audiens muda.
"Manfaatnya media-media homeless ini menjaga interest anak muda mengikuti isu-isu perkembangan politik yang dikemas ringan dan sederhana. Misalnya soal kebijakan BBM, dia bisa pakai sudut pandang Gen Z, sehingga audiens merasa terdampak dengan kebijakan tersebut," kata Wahyutama.
Namun, di sisi lain, fleksibilitas yang dimiliki homeless media juga menimbulkan kekhawatiran. Karena tidak diatur secara ketat oleh kode etik layaknya jurnalis di media massa arus utama, akun-akun ini bisa menjalankan peran humas institusi tertentu.
"Selama ini kan, media mainstream itu dijaga oleh standar etika profesional, kode etik jurnalis dan sebagainya kan. Nah, kalau homeless media ini (siapa) yang mengatur dia? Kan mereka sendiri belum mendefinisikan mereka sebagai apa. Kan dia belum masuk sebagai kategori instansi jurnalistik kan?" tutur Wahyutama.
Karena itu, Wahyutama menilai perlu ada regulasi menyikapi keberadaan homeless media. Salah satunya untuk menghindari entitas tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan tertentu.
"Di sinilah, homeless media perlu diatur perilakunya dan etiknya oleh asosiasi, untuk kepentingan masa depan. Jadi kayak ada dewan persnya yang menjaga dan membuat etika profesi, standar norma-norma tentang kontennya dan sebagainya. Jadi jangan sampai homeless media ini berpikirnya pragmatis jangka pendek," ucapnya.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mendagri Tito dan Menteri Maruarar Luncurkan Program Bedah Rumah untuk Lima Provinsi di Indonesia Timur
Progres Pembangunan Peron Stasiun Bogor Capai 31 Persen, Ditargetkan Rampung Juli 2026
Trump Tunda Serangan ke Iran Setelah Desakan Sekutu Timur Tengah
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Perlintasan Kereta Lenteng Agung