PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026. Misi utama perjalanan ini adalah mempercepat proses aksesi Indonesia ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta mengawal ratifikasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global.
Menuju Keanggotaan OECD: Dua Tahun Perjalanan Indonesia
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Kehadiran ini menandai dua tahun sejak Indonesia resmi menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024. Setahun kemudian, pada 2025, pemerintah telah menyerahkan Dokumen Initial Memorandum sebagai hasil penilaian mandiri.
Proses aksesi kini telah memasuki tahap tinjauan teknis. Pada fase ini, tim OECD bersama negara-negara anggotanya mengumpulkan informasi dan data melalui serangkaian kegiatan. Mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi tentang kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia. Seluruh temuan ini nantinya akan menjadi bahan diskusi di tingkat Komite OECD, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan bagi Indonesia.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” tegas Airlangga dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Proses aksesi ini melibatkan lebih dari 60 pemangku kepentingan nasional. Mereka terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Seluruhnya dikoordinasikan langsung oleh Airlangga selaku ketua tim nasional.
25 Komite dan Sorotan Dunia
Cakupan pembahasan aksesi OECD sangat luas. Tidak kurang dari 25 komite OECD terlibat, dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial. Beberapa di antaranya mencakup investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Indonesia menjadi sorotan dunia karena merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi ini. OECD bahkan mencatat antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia sebagai yang tertinggi yang pernah mereka saksikan. Sebagian besar negara anggota menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat dinilai sangat penting untuk menjaga antusiasme dan ekspektasi negara anggota agar benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.
Untuk memastikan kelancaran proses teknis, Airlangga akan menggelar serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari delapan negara sahabat. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Selain itu, ia juga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC), yang menjadi mitra dekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.
Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels
Setelah menyelesaikan agenda di Paris, perjalanan delegasi akan berlanjut ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sana, Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisioner Uni Eropa.
Brussels Economic Security Forum merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan yang diselenggarakan oleh European Policy Centre. Forum ini mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan Uni Eropa, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.
Agenda utama di Brussels adalah mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu. Keberhasilan ratifikasi diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Negara Rugi Rp35,7 Miliar
Jakarta Barat Gandeng Sidoarjo Atasi Bau Sampah, Trauma Healing Korban Kebakaran Kemayoran Digelar
Program Sekolah Gratis Banten Dorong Lonjakan Siswa Baru di Sekolah Swasta
Mendagri Anugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada Tujuh Kepala Daerah atas Inovasi Kelautan dan Perikanan