PARADAPOS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengumumkan kebijakan moratorium pendirian dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil karena saat ini sudah ada lebih dari 27.000 unit dapur yang beroperasi, sehingga pemerintah memilih untuk menata dan merapikan infrastruktur yang ada sebelum membuka pendaftaran baru. Keputusan ini juga bertujuan mendorong pemerataan layanan, terutama ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Fokus pada Penataan, Bukan Ekspansi
Dalam keterangannya pada Kamis (4/6), Nanik menjelaskan bahwa jumlah pendaftar untuk membuka dapur MBG baru terus bertambah. Namun, alih-alih terus menambah unit, pihaknya memilih untuk menyelesaikan pengelolaan dapur yang sudah berjalan terlebih dahulu.
“Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ucap Nanik.
Ia mencontohkan, kebutuhan dapur akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Misalnya, dalam satu kecamatan cukup dengan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setelah dievaluasi ternyata masih kurang, barulah pendaftaran baru akan dibuka kembali.
“Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” kata dia.
Mendorong Pemerataan ke Daerah 3T
Nanik menuturkan, kebijakan moratorium ini juga didorong oleh kebutuhan untuk pemerataan program. Saat ini, konsentrasi dapur MBG masih banyak berada di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah 3T belum tersentuh.
“Jadi, kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ungkapnya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya arahan langsung dari Presiden agar prioritas program diarahkan ke wilayah yang selama ini kurang terjangkau. Penataan ini diharapkan bisa membuat distribusi layanan lebih efisien dan merata.
Belum Ada Batas Waktu Pasti
Saat ditanya mengenai durasi moratorium, Nanik belum memberikan batas waktu yang pasti. Namun, ia menegaskan bahwa penataan akan dilakukan secepat mungkin.
“Ya secepatnyalah ya. Pokoknya intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan dapur yang harus dapat PM, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur,” tambahnya.
Pernyataan ini menekankan bahwa target utama program MBG bukanlah jumlah dapur, melainkan jaminan bahwa seluruh anak di Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara ketersediaan infrastruktur dan kebutuhan di lapangan.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mantan Wamenaker Noel Peringatkan Prabowo soal Ancaman Eskalasi Politik dan 98 Jilid 2
Trump Diduga Telepon Sara Netanyahu untuk Cegah Serangan ke Lebanon
Putri KW Gagal Manfaatkan Keunggulan 17-9, Tumbang dari Chen Yu Fei di Perempat Final Indonesia Open 2026
Seniman Guadalajara Sulap Tong Tequila Jadi Karya Seni Bertema Piala Dunia 2026