Survei: 86,9% Dapur Makan Bergizi Gratis Libatkan UMKM Lokal

PARADAPOS.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei independen program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Survei yang dilakukan terhadap 800 titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) secara acak di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa 86,9 persen dari total SPPG telah menggandeng setidaknya satu pemasok dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Temuan ini menjadi indikator awal bahwa program andalan pemerintah tersebut mulai membentuk ekosistem rantai pasok baru di tingkat akar rumput.

Metode Acak dan Cakupan Nasional

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan metode random sampling yang dikendalikan sepenuhnya oleh sistem komputer. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara manual, melainkan melalui algoritma yang memastikan keterwakilan dari total populasi SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jadi ini komputer yang memilih sampelnya. Ada yang di Nias Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam," jelas Seto saat ditemui usai pertemuan.

Ia menambahkan bahwa hasil dari 800 titik tersebut mampu merepresentasikan kondisi keseluruhan SPPG yang beroperasi saat ini. Pendekatan ini, menurutnya, menjaga objektivitas data yang dilaporkan langsung kepada kepala negara.

UMKM Lokal Jadi Tulang Punggung Pasokan

Salah satu temuan paling menonjol dari survei ini adalah keterlibatan sektor usaha kecil. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap SPPG menggandeng tiga UMKM sebagai pemasok bahan baku. Angka ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menginginkan agar program MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.

"Ini membuktikan bahwa program MBG ini selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru," ujar Seto.

Lebih menarik lagi, sekitar 64 hingga 65 persen dari UMKM yang menjadi pemasok tersebut berada dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Artinya, rantai distribusi berlangsung pendek dan melibatkan pelaku usaha lokal secara langsung.

Penyerapan Tenaga Kerja dan Kepuasan Kinerja

Survei juga menyoroti aspek ketenagakerjaan. Hampir seluruh tenaga kerja yang mengelola SPPG—tepatnya 99 persen—berasal dari warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menyerap tenaga kerja lokal tanpa harus mendatangkan pekerja dari luar daerah.

"Kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70 persen," kata Seto.

Angka kepuasan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa model bisnis sosial ini mulai diterima oleh masyarakat, baik dari sisi penyedia jasa maupun penerima manfaat.

Catatan untuk Pemerintah: Permodalan UMKM

Meski hasil survei cenderung positif, Seto mengakui masih ada celah yang perlu dibenahi. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah keterbatasan akses permodalan bagi UMKM pemasok SPPG.

"Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan adalah terutama bantuan permodalan untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam," ungkapnya.

Ia menambahkan, perbaikan di sektor pembiayaan ini tidak hanya akan memperkuat pasokan pangan bergizi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen," pungkasnya.

Luhut tiba di Istana pada Selasa sore ditemani sejumlah anggota DEN, termasuk Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. Pertemuan berlangsung tertutup selama beberapa jam sebelum akhirnya para pejabat tersebut memberikan keterangan pers kepada awak media.