PARADAPOS.COM - Dinas Pendidikan Jawa Barat resmi menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung peserta didik yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026. Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak sekolah swasta yang berlangsung di SMKN 1 Bandung, Senin, 15 Juni 2026. Kebijakan ini merupakan respons atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang terpetakan dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Kolaborasi dengan Ratusan Sekolah Swasta
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah daerah. “Ini adalah salah satu bentuk intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan (PCMB). Dari pemetaan itu kita tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung sesuai peta. Kami ingin tetap memberikan pelayanan terbaik, pak Gubernur ingin anak-anak di Jabar semuanya bisa mengakses pendidikan,” ujarnya.
Menurut Purwanto, sebanyak 751 sekolah swasta telah terdaftar dan siap menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Angka ini didapatkan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh pihaknya.
Skema Bantuan Biaya Pendidikan
Dalam skema kerja sama ini, Pemprov Jabar akan menanggung sejumlah biaya pendidikan bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta. Purwanto merinci, pemerintah akan memberikan bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100 ribu per bulan per siswa, serta bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta per siswa.
“Total setahun Rp2,7 juta. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin (pembahasan) rate-nya kurang lebih segitu ya,” tuturnya.
Kebijakan ini berbeda dengan rencana awal yang hanya menyasar warga tidak mampu secara terbatas. Kini, bantuan diberikan kepada seluruh warga yang tidak terserap di sekolah negeri, meskipun kemungkinan tidak menutup seluruh biaya pendidikan.
“Jadi semua, yang mereka terdaftar di PCMB. Karena mereka niat sekolah di negeri, tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi,” jelasnya.
Suasana di SMKN 1 Bandung pagi itu terlihat khidmat. Para kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berkumpul, menandatangani dokumen komitmen yang diharapkan menjadi jaring pengaman bagi ribuan calon siswa yang sempat cemas akan masa depan pendidikannya.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Utusan Qatar, Bahas Investasi Rp65 Triliun dan 50 Tahun Hubungan Diplomatik
Laba Bersih BTN dan BSN Melonjak 54,37 Persen Jadi Rp1,85 Triliun hingga Mei 2026
2.872 Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Telah Pulang, Kloter 09 Segera Menyusul
1.500 Titik Panas Terdeteksi di Sumsel Sepanjang 2026, Muara Enim Catat Hotspot Tertinggi