PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan pemecatan terhadap sejumlah pejabat senior di lingkaran pemerintahannya. Langkah ini dipicu oleh penolakan mereka terhadap rencana kesepakatan damai dengan Iran. Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh media Israel Hayom pada Selasa, 16 Juni 2026, dan kemudian dikutip oleh Middle East Monitor. Dua nama yang disebut masuk dalam daftar pemecatan adalah Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Direktur CIA John Ratcliffe.
Penolakan di Level Pertahanan dan Intelijen
Menurut sumber yang dikutip Israel Hayom, Trump tengah mengkaji ulang posisi sejumlah pejabat tinggi di sektor pertahanan dan intelijen. Hegseth dan Ratcliffe disebut-sebut secara terbuka menentang nota kesepahaman (MoU) yang menjadi landasan menuju perdamaian penuh antara Washington dan Teheran. MoU tersebut rencananya akan ditandatangani oleh kedua negara dalam sebuah acara di Swiss pada Jumat, 19 Juni 2026.
Suasana di lingkaran dalam pemerintahan Trump tampak memanas. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut menggambarkan adanya ketegangan antara sayap diplomatik yang mendorong negosiasi dan faksi keamanan yang lebih skeptis terhadap niat Iran.
Pernyataan Trump: Ancaman dan Harapan
Dalam pernyataannya pada Rabu, Trump menegaskan bahwa dokumen yang akan ditandatangani pekan ini masih bersifat sementara. Ia memberikan catatan keras terhadap kemungkinan perubahan di masa depan.
“Jika saya tidak menyukainya, saya akan kembali dan menembaki mereka,” kata Trump kepada wartawan di sela pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Trump juga mengingatkan bahwa jika pemimpin Iran “tidak bersikap baik”, AS tidak akan ragu untuk kembali “menjatuhkan bom-bom” di wilayah mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah menuju diplomasi, pendekatan militer masih menjadi opsi yang terbuka lebar.
Optimisme Ekonomi di Tengah Negosiasi
Trump mengklaim bahwa kesepakatan awal dengan Iran telah ditandatangani. Ia menyatakan harapannya agar Selat Hormuz—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia—dapat kembali dibuka “sepenuhnya” untuk pelayaran komersial mulai Jumat, 19 Juni 2026.
“Saya kira banyak hal luar biasa yang akan terjadi di kawasan Timur Tengah; yang paling penting adalah harga minyak turun signifikan dan pasar saham melesat naik seperti roket hari ini,” ujar Trump saat duduk bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan bilateral sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (KTT G7) dimulai di Evian-les-Bains, Prancis, pada Senin, 15 Juni 2026.
Namun, optimisme Trump tidak sepenuhnya diamini oleh para pejabat di lapangan. Seorang pejabat senior AS yang berbicara kepada media saat Trump menyampaikan pidato pembukaannya mengatakan bahwa kecil kemungkinan lalu lintas di Selat Hormuz akan kembali normal dalam waktu dua pekan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi politik di tingkat atas dan realitas operasional di lapangan.
Isi Nota Kesepahaman dan Syarat-Syaratnya
Trump mengungkapkan bahwa draf nota kesepahaman dengan Iran kemungkinan akan dirilis dalam waktu dekat setelah Jumat, 19 Juni 2026, ketika kedua negara akan meresmikan kesepakatan tersebut di Swiss. Dalam nota tersebut, Trump menambahkan bahwa Selat Hormuz akan bebas dari pungutan biaya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran sampai negara itu memenuhi seluruh kewajibannya.
Sehari setelah mengumumkan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan, membuka kembali rute maritim, serta mencabut blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, Trump kembali menekankan prioritas utamanya. “Yang terpenting saat ini adalah Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi inti dari seluruh negosiasi, sekaligus menjadi garis merah yang tidak bisa ditawar oleh Washington.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Riset KONEKSI: Perubahan Iklim Tekan Ekonomi Perempuan, Disabilitas, dan Lansia di Indonesia Timur
Pemerintah Wajibkan Agoda, Booking.com, dan Airbnb Miliki NIB demi Keadilan Usaha
Wolff Akui Tak Ingin Bertarung Perebutkan Gelar Juara Dunia dengan Hamilton
KPK Dalami Aliran Dana Kemenag ke Pansus Haji DPR Usai Periksa Eks Stafsus Menag