PARADAPOS.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan optimisme terhadap peningkatan kinerja perekonomian nasional meskipun angka kemiskinan justru menunjukkan tren kenaikan. Menurut Luhut, lonjakan tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, ia meyakini dampak negatif tersebut masih bisa diredam melalui sejumlah strategi yang terukur. Pernyataan ini disampaikan Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
Efisiensi Jadi Kunci Utama
Luhut menegaskan bahwa efisiensi menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang tengah dirancang. Ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih ketat untuk menjaga momentum pertumbuhan.
“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta.
Selain efisiensi, ia menyebut sinergi antarlembaga menjadi faktor krusial. Menurutnya, pemanfaatan bonus demografi secara optimal dapat menjadi penopang utama laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan inflasi.
Menyongsong Indonesia Emas 2045
Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyoroti perlunya kolaborasi berbagai otoritas untuk mengelola modal demografi yang dimiliki Indonesia. Ia mengingatkan bahwa masa bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya.
“Kita harus betul-betul menyadari semua bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital pemerintahan (GovTech) menjadi salah satu instrumen strategis. Teknologi ini, lanjutnya, diyakini mampu menjaga kinerja perekonomian nasional sekaligus memberantas praktik korupsi.
“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tutur dia.
Anomali Ekonomi yang Disorot Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai anomali dalam perekonomian nasional. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kemkomdigi Canangkan Delapan Paket Kolaborasi Digital untuk Atasi Kesenjangan Akses di 3.000 Desa
Suporter Norwegian Bikin Heboh Piala Dunia 2026 dengan Ritual Viking Row Warisan Leluhur
Siswa SMP di Semarang Trauma dan Tak Bersekolah Selama Tiga Bulan Usai Dirundung Kakak Kelas di Toilet
Bank Jakarta Perkuat Transformasi Digital, Raih Tujuh Penghargaan Perbankan 2025-2026