PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menutup 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian hingga akhir 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan besar-besaran sektor BUMN guna memperbaiki kesehatan fiskal negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan milik negara. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Ribuan BUMN Ternyata Tersembunyi
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan keterkejutannya atas jumlah total BUMN yang ada di Indonesia. Ia mengira jumlahnya hanya sekitar 300 perusahaan, namun setelah menjabat, ia mendapati faktanya jauh lebih besar.
“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Temuan ini menjadi pemicu utama percepatan program penertiban. Menurut Presiden, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang terus merugi dan hanya menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rugi Terus, Direksi dan Komisaris Tetap Digaji
Presiden menekankan bahwa perusahaan yang tidak produktif tetap memiliki struktur organisasi yang lengkap, mulai dari direksi hingga komisaris. Semua jajaran tersebut harus dibiayai meskipun perusahaan tidak memberikan kontribusi keuntungan sama sekali.
Kondisi ini dinilainya sebagai pemborosan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pun memutuskan untuk bertindak tegas dengan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak menunjukkan prospek perbaikan.
Sudah 240 BUMN Ditutup, Target 800 di 2026
Hingga saat ini, pemerintah tercatat telah bergerak cepat mengeksekusi rencana tersebut. Presiden mengungkapkan bahwa setidaknya 240 perusahaan BUMN resmi ditutup karena dinilai tidak menguntungkan.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” tegasnya.
Target akhirnya, pemerintah menargetkan minimal 700 hingga 800 perusahaan negara yang bermasalah akan diselesaikan operasionalnya. Dengan demikian, hanya BUMN yang sehat dan produktif yang tetap berdiri.
Anggaran Dialihkan ke Program Produktif
Prabowo menilai langkah ini penting agar anggaran negara dari perusahaan yang tidak produktif bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Dana yang sebelumnya tersedot untuk menutup kerugian BUMN diharapkan dapat digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Suasana di lokasi acara tampak khidmat saat Presiden menyampaikan pernyataan tersebut. Para peserta Munas dan Konferensi Besar NU menyimak dengan saksama, sesekali terdengar tepuk tangan merespons pernyataan tegas kepala negara. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius dalam merampingkan dan menyehatkan badan usaha milik negara.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pelita Jaya Kalahkan Bogor Hornbills 74-61, Unggul 2-1 di Final IBL 2026
Pemerintah Resmi Terapkan Bea Masuk 0% untuk Impor Elpiji Industri, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat
Rektor UBK Sebut Pihak Luar Tunggangi Polemik Pengakuan Mahasiswa Terima Rp20 Juta dari Wapres Gibran
Pertamina Catat Laba Bersih USD3,35 Miliar Sepanjang 2025, Setor Rp360 Triliun ke Negara