PARADAPOS.COM - Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan usulan tambahan anggaran untuk merealisasikan program prioritas di tahun 2027. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar tepat sasaran dan diperuntukkan bagi rakyat. Dua kementerian yang mengajukan penyesuaian signifikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan), dengan total tambahan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Tambahan Anggaran untuk Sektor Kelautan dan Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun dari pagu indikatif awal yang ditetapkan sebesar Rp15,63 triliun. Dana tambahan ini rencananya akan digunakan untuk mempercepat program prioritas seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mengusulkan penyesuaian pagu indikatif 2027. Awalnya sebesar Rp23,23 triliun, usulan tersebut naik menjadi sekitar Rp45 triliun demi memperkuat program strategis sektor pertanian nasional. DPR Soroti Ketepatan Sasaran dan Kesejahteraan Petani Menanggapi usulan tersebut, Daniel Johan memandang bahwa tambahan anggaran untuk pembangunan fisik seperti Kampung Nelayan Merah Putih perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. “Yaitu, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama bangsa,” tutur Daniel. Menurut Daniel, pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi pesisir memang penting. Namun, persoalan yang paling krusial dan dirasakan langsung oleh masyarakat di sektor pangan saat ini justru berada pada aspek produksi. “Program prioritas pemerintah di tahun 2027 harus dapat memastikan akses atau ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan di tengah kenaikan harga yang sangat tinggi,” imbuh Daniel. Distribusi Pupuk dan Ancaman Perubahan Iklim Di sektor pertanian, Daniel menegaskan bahwa pupuk subsidi harus benar-benar tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat sasaran, serta tepat waktu sesuai musim tanam. Keterlambatan distribusi dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas dan membengkaknya biaya produksi petani. Legislator Fraksi PKB ini juga mengingatkan tantangan sektor pangan akibat faktor eksternal. Misalnya, peningkatan risiko perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau. “Berbagai proyeksi menunjukkan potensi musim kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Situasi ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, memperluas risiko kekeringan, dan mengganggu stabilitas produksi pangan di berbagai daerah sentra pertanian,” kata Daniel.