PARADAPOS.COM - Kebakaran melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026) malam. Peristiwa ini mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi resmi agar sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di gedung tersebut beralih ke skema kerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebakaran dilaporkan menghanguskan bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16, sementara gedung setinggi 16 lantai itu juga menaungi sejumlah instansi penting di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Instruksi WFH dan Daftar Instansi Terdampak
Kebakaran yang terjadi pada malam hari itu memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat. Pramono Anung menjelaskan bahwa gedung yang terbakar bukan hanya digunakan oleh Bapenda, melainkan juga oleh beberapa perangkat daerah lainnya. Instansi yang berkantor di lokasi yang sama meliputi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), dan Bank Jakarta.
“Gedung tersebut dihuni oleh beberapa perangkat daerah, yaitu Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, dan Bank Jakarta, dengan total kurang lebih 1.000 ASN,” kata Pramono dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).
Skema Kerja dan Prioritas Pelayanan Publik
Mantan Sekretaris Kabinet ini menegaskan bahwa kelangsungan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah musibah ini. Aktivitas pemerintahan tidak boleh berhenti, sehingga skema kerja jarak jauh pun diterapkan. ASN yang terdampak diinstruksikan untuk tetap menjalankan tugasnya dengan sistem WFH secara bergantian. Selain itu, mereka juga diizinkan untuk bekerja dari kantor Suku Dinas di wilayah kota masing-masing atau memanfaatkan aset lain milik Pemprov DKI Jakarta yang masih layak digunakan.
“Untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik, menginstruksikan seluruh ASN yang berkantor di gedung ini agar tetap bekerja melalui mekanisme Work From Home (WFH) secara bergantian, atau berkantor di Suku Dinas Wilayah Kota, serta memanfaatkan aset Pemprov DKI Jakarta lainnya,” ujar dia.
Penegasan ini disampaikan Pramono untuk memastikan tidak ada kekosongan layanan bagi warga. Dengan begitu, roda pemerintahan tetap berputar meskipun gedung utama sedang dalam proses evaluasi dan penanganan pascakebakaran. Ia pun menekankan bahwa seluruh ASN harus tetap disiplin dan produktif meski bekerja dari lokasi yang berbeda.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mantan Sekda Konawe Selatan Tabrak Adik Kandung Saat Hendak Kabur dari Penggerebekan Istri
UGM Nonaktifkan Mahasiswi PPDS Selama Tiga Bulan Buntut Komentar Merendahkan Pasien BPJS
Amnesty: Penangkapan Warga atas Komentar soal Pidato Prabowo Langgar Putusan MK
Kepala BGN Wajibkan Cek Kesehatan Relawan Dapur MBG Usai Ada Pekerja Sakit